PortalMadura.Com, Sumenep – Bantuan Keuangan Desa (BKD) Tahun Anggaran 2015 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp150 juta per desa diduga menjadi bancaan. Akibatnya, Komisi A DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan bagian Pemdes Pemkab setempat.
Dalam rapat tersebut Komisi A meminta kepada Pemdes untuk menjelaskan persoalan itu mulai soal anggaran dan dugaan penarikan fee 30 persen oleh oknum di Pemkab bagi desa yang mendapatkan bantuan itu.
“Kami minta keterangan dari instansi teknis terkait laporan adanya dugaan penarikan fee atas program bantuan keuangan desa dan apakah realisasinya sesuai mekanisme,” kata Darul Hasyim Fath, Ketua Komisi A DPRD Sumenep, Rabu (14/1/2015).
Politisi PDIP ini menerangkan, disamping mengenai dugaan penarikan fee 30 persen, pihaknya juga minta penjelasan soal mekanisme pengusulan untuk mendapatkan bantuan tersebut ke Pemprov.
“Berdasarkan keterangan Pemdes, pengusulannya bisa melalui Pemerintah Daerah setempat atau anggota legislatif di Jawa Timur, namun usulan yang disampaikan Pemkab tidak semua Desa mendapat bantuan tersebut sebab kewenangannya berada di Pemrov Jawa Timur,” terangnya.
Sebelumnya, bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur itu diduga menjadi bancaan, sebab desa yang ingin mendapat bantuan keuangan itu diminta fee hingga 30 persen oleh oknum di Pemkab, sehingga dikeluhkan sejumlah Kepala Desa ke anggota dewan. (arifin/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
