PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar dialog terbuka dengan tema peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemda dengan menghadirkan anggoa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (11/8/2017).
“Kami sengaja mengundang anggota BPK ke sini dalam rangka dialog guna meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemda,” kata Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
Menurut Fauzi, pihaknya terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah perlu ditingkatkan, akuntabilitas dan transparansi harus dilakukan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
“Ini kami lakukan agar semua OPD yang ada menambah ilmunya dibidang pengelolaan keuangan agar ke depan laporan pertanggungjawaban di masing-masing OPD bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Sebab, lanjutnya, salah satu kendala Sumenep tidak mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah pengelolaan keuangan yang kurang maksimal sehingga hanya mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian).
“Salah satu kendala Sumenep tidak mendapatkan opini WTP dari BPK karena laporan pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu ditingkatkan. Makanya kami menggelar dialog dengan salah satu anggota BPK ini,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, selain Sumenep hanya mendapatkan opini WDP pada tahun ini, juga pemerintah daerah harus mengembalikan keuangan daerah sebesar Rp 6,8 Miliar sebagaimana direkomendasikan BPK RI.
“Kalau soal rekomendasi BPK, daerah harus mengembalikan keuangan itu karena itu sudah menjadi temuan dab rekomendasi BPK,” tukasnya. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
