PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menuding Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat tidak serius dalam menertibkan Pedagang Kali Lima (PKL) yang beroperasi di area terlarang.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, seharusnya para penegak Peraturan Daerah (Perda) itu tegas menyikapi PKL yang melanggar aturan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) maupun Perda.
“Kadang-kadang Satpol PP itu sekarang patroli, besoknya tidak patroli, sehingga PKL kembali lagi. Saya minta kepada Satpol PP agar continue atau shif-shifan menjaga PKL itu,” tegasnya, Jumat (7/4/2017).
Politisi Demokrat itu melanjutkan, pihaknya sudah tiga kali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke PKL wilayah Jalan Kabupaten. Hasilnya, Satpol PP hanya duduk santai sambil menemani PKL yang beroperasi di wilayah tersebut, tidak ada upaya menertibkan PKL.
“Kita lihat Satpol PP hanya cangkruan di Gadin itu, kita minta Satpol PP pro-aktif. Kalau perlu Satpol PP keliling bawa mobilnya (patroli) membacakan perbup larangan itu. Kita sudah sering sampaikan,” tandasnya.
Personil yang dimiliki Satpol PP kurang lebih sebanyak 300 orang, dengan jumlah itu ia meyakini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sebab, PKL yang beroperasi di area terlarang sangat mengganggu pemandangan kota.
“Kalau Satpol PP kurang anggaran misalnya, ngomong ke kita, berapa saja kita anggarkan, yang penting bisa tertib, kita malu kalau ada tamu dari luar, kalau saat Adipura bisa mengapa hari-hari biasanya tidak bisa. Dua bulan saja konsisten, saya yakin bisa bersih,” pungkasnya. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
