PortalMadura.Com, Pamekasan – Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pamekasan, Madura,Jawa Timur rupanya semakin terang, setalah Komisi II DPRD setempat mengakui beberapa fakta penyetoran yang tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menuturkan, dengan adanya kebocoran PAD tersebut, pihaknya sudah mulai merubah sistem penarikan pajak pembangunan, retribusi parkir hingga pajak tempat hiburan.
“Pendekatan kita adalah system by system, kalau pendekatan personal itu orangnya baik ya bagus. Jadi kalau sistem itu siapapun yang mengelola nanti Insya-Allah hasilnya juga akan teradministrasi dengan baik,” ungkapnya, Kamis (11/6/2015).
Untuk menyumbat kebocoran PAD tersebut harus dilakukan dengan perbaikan sistem. Hal itu merupakan perubahan dalam jangka panjang, seperti penarikan pajak bangunan via online dan lain-lain.
“Dugaan teman-teman anggota dewan mungkin saja benar, tapi bagaimana kita mencari cara atau sistem agar tingkat kebocoran itu diminimalisir atau bahkan nol. Seperti perubahan sistem retribusi parkir menjadi parkir berlangganan,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Salah satunya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) perihal penarikan retribusi parkir di suatu instansi untuk menggunakan portal. Artinya, terdapat pintu masuk dan pintu keluar kendaraan.
“Sehingga semuanya tercatat atau teradministrasi. Ini salah satu upaya menyumbat tingkat kebocoran itu dan sekarang masih proses, serta perbaikan sistem lainnya,” kilah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnya, anggota fraksi PKB DPRD Pamekasan, Munaji meminta Komisi II yang membidangi masalah itu untuk menelisik kebocoran tersebut. Tidak hanya berkutat pada tataran wacana yang akhirnya tidak ada tindaklanjut. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
