PortalMadura.Com, Pamekasan – Wacana penghapusan program bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) oleh pemerintah pusat pada tahun 2016, didukung oleh DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Jum'at (6/2/2015).
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik menilai, program raskin yang selama ini dijalankan oleh pemerintah banyak terjadi penyelewengan. Utamanya, ketika sudah tiba dititik distribusi. Sehingga rumah tangga penerima manfaat tidak menikmati haknya.
Politisi partai Nasdem ini menegaskann, program raskin lebih baik diganti dengan bantuan langsung tunai (BLT). Namun, hal itu juga harus dibarengi dengan validasi data rakyat miskin.
“Kami menyambut baik rencana pemerintah untuk menghapus program raskin ini. Karena selama ini, distribusi raskin banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya, Jum'at (6/2/2015).
Oleh karenanya, tambah dia, pemkab Pamekasan harus mengevaluasi data warga miskin yang ada di Kota Gerbang Salam, mengingat data yang ada sekarang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Jadi kami meminta kepada pihak eksekutif agar mendata kembali warga miskin. Karena selama ini distribusi raskin banyak yang tidak tepat sasaran dan rawan penyelwengan. Makanya kami setuju penghapusan raskin dan diganti program lain,” tutup dia. (Marzukiy/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
