PortalMadura.Com, Sumenep – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Madura, Jawa Timur memanggil pihak Dinas Pendidikan setempat terkait dana Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun 2014 dan 2015 yang tidak diberikan kepada DPKS, padahal dana tersebut merupakan haknya.
Ketua DPKS, Kamalil Ersyat menilai, Dinas Pendidikan tidak kompak dan tidak ada keharmonisan antara kepala dinas dengan bawahannya sehingga terjadi ketidak terbukaan dalam pengelolaan anggaran termasuk dana Monev untuk DPKS.
“Kalau kami melihat, tidak ada kekompakan di Disdik, perlu ada perbaikan manajemen diinternalnya. Buktinya, adanya dana monev itu tidak disampaikan ke kami,” ungkap Kamalil Ersyat, Selasa (5/01/2016).
Menurutnya, dana monev itu memang untuk DPKS yang harus diterimanya dengan memberikan bukti DPKS telah melakukan monitoring kebawah terkait program DAK di Disdik. Tapi sejak 2014 hingga 2015 hal tersebut tidak disampaikan ke DPKS.
“Dalam pertemuan ini untuk mengklirkan bahwa uang Monev itu adalah uang negara yang diberikan kepada non PNS sebagai honor. Secara normatif, dana itu sudah ada di Disdik, kami hanya menyetor bukti bahwa turun lapangan untuk mendapatkan dana monev itu,” jelasnya.
Sementara itu, kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A Sadik menilai, tidak terealisasinya dana Monev tersebut karena terjadi mis komunikasi antara Disdik dan DPKS.
“Itu hanya terjadi mis komunikasi diantara kita. Kalau tahun 2014 memang DPKS tidak mengamfra, makanya hangus,” jawab Sadik.
Sesuai RKA, dana moniv pada tahun 2014 sebesar R 6 juta dan tahun 2015 sebesar Rp9 juta. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
