PortalMadura.Com, Pamekasan – Fraksi PAN Sejahtera (PAN-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menilai, PT Sadana Arif Nusa kurang kooperatif pada pemerintah.
Politisi PKS Pamekasan, Harun Suyitno, menyampaikan, pabrik tembakau yang beramat di Jalan Raya Pasar Pao, Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, tak memenuhi permintaan legislatif untuk paparan data yang telah disepakati saat melakukan sidak beberapa pekan sebelumnya.
“Saat Komisi II sidak, kami meminta daftar karyawan, daftar lahan yang menjadi mitra PT Sadana Arif Nusa,” katanya, Kamis (31/8/2017).
Pihak legislatif sudah memberikan batas waktu akhir penyetoran laporan data pada Rabu, 23 Agustus 2017. Namun, sampai hari ini, tak ada laporan yang masuk.
“Laporan itu, untuk melindungi hak karyawan, seperti Jamsostek dan lainya,” ujarnya.
Sedangkan permintaan daftar lahan yang bermitra dengan PT Sadana Arif Nusa, Harun beralasan agar tak ada tumpang tindih antara dinas terkait dengan PT Sadana sehubungan dengan 2.000 lahan yang menjadi Mitra PT Sadana.
“Saya harap datanya segera laporkan, agar nanti pihak gudang dan petani sama-sama diuntungkan,” tegasnya.
Terpisah, Pimpinan PT Sadana Arif Nusa, Suhaydi, membahtah tuduhan tersebut. Bahkan menyayangkan bila perusahaan yang dipimpinnya dinilai tak kooperatif.
“Kurang lebih 13 tahun PT Sadana ini berdiri. Dan terkait tembakau, kita sudah melakukan sistem terbuka. Kalau data karyawan saya pikir tak ada hubungannya,” jelasnya.
Ia mengklaim, bahwa PT Sadana selalu berkoordinasi dengan pemerintah terutama dengan dinas terkait. Semisal dengan Dishutbun (yang kini sudah ditangani Disperta) berikut juga dengan Disperindag Pamekasan.
“Kalau soal data yang kemarin diminta dewan, sudah kami buat, tinggal penyetoranya saja belum,” dalihnya. (Hasibuddin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
