PortalMadura.Com, Sumenep – Pimpinan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur periode 2014-2019 menanggung beban yang berat. Pasalnya, semua pihak mempunyai harapan baru terhadap kepemimpinannya agar fungsi legislatif lebih maksimal terutama dalam fungsi kontrol terhadap eksikutif.
“Legislatif memang mitra eksekutif, bukan berarti harus bergandengan tangan dengan mengabaikan fungsi kontrolnya terhadap kebijakan pemerintah,” ungkap Muhri Zain, Ketua GP Ansor Sumenep, Sabtu (25/10/2014).
Sifat kritis dan objektif terhadap seluruh kebijakan terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tidak boleh dihilangkan oleh legislatif. Namun, bukan berarti legislatif mencari kelemahan eksikutif untuk dijadikan peluang dalam saling menjatuhkan.
“Kalau kebijakan itu merugikan rakyat, maka jangan segan-segan legislatif untuk mengkritik dan mengevaluasinya. Namun, sebaliknya jika itu baik, maka harus didorong agar sukses,” ujarnya.
Ia berharap, pimpinan legislatif yang baru itu dapat menahkodai Parlement khususnya di Sumenep, selama lima tahun kedepan. Karena, pimpinan ibarat nahkoda dalam sebuah kapal yang harus bertanggung jawab atas semua penumpangnya.
“Peran pimpinan sangat vital agar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan lebih maksimal,” harapnya.
Muhri menegaskan, kepemimpinan Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Wakil Bupati Soengkono Sidik kini sudah ada dipenghujung tahun. Untuk itu, DPRD perlu melakukan kontrol dan koreksi sekaligus mendorong agar Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terealisasi secara optimal.
“DPRD harus lebih serius dan lebih maksimal lagi dalam mengawal program pemerintah daerah, karena jabatan Bupati dan Wakil Bupati akan berahir pada tahun 2015,” tukasnya. (arif/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
