PortalMadura.Com – Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, menghentikan penggunaan dan penganggaran mobil dinas (Mobdin) bagi para pejabat setempat.
Program yang tak pernah dilakukan di daerah lain di Indonesia itu, secara bertahap mulai diterapkan tahun 2017. Sebagai gantinya, para pejabat hanya mendapatkan bantuan transportasi.
Melansir dari laman merdeka.com, Selasa (15/11/2016), disebutkan, bahwa biaya operasional seluruh mobil dinas dalam setahun menghabiskan anggaran sebesar Rp12 miliar.
“Kalau itu kita ganti jadi subsidi transportasi, bisa hemat 50 persen lebih. Dari dana yang dapat dihemat itu kita bisa beri beasiswa lebih banyak atau beli alat kesehatan yang canggih untuk puskesmas,” ujar Anas.
Selain itu, dengan bantuan ongkos transportasi, maka dapat menghindari pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri, misalnya mark-up biaya perbaikan dan perawatan mobil.
“Kan sudah tidak ada mobilnya, jadi tidak bisa muncul biaya perawatan. Cukup kita beri bantuan ongkos transportasi saja,” katanya.
Dikatakan, setiap tahun mobil dinas mengalami penyusutan, sehingga sejak tahun depan akan dilakukan lelang bertahap. “Lelang dilakukan bertahap sampai dua atau tiga tahun ke depan,” terangnya.
Dana dari hasil lelang itu, akan masuk kas daerah. “Jadi, bisa digunakan untuk banyak kebutuhan, seperti membangun jalan, memperbaiki ruang kelas, bantuan pupuk ke petani, dan sebagainya,” tandasnya.
Sedangkan mobil yang tetap mendapat fasilitas dari negara, antara lain, operasional fasilitas kesehatan, kebersihan, pendidikan, patroli keamanan dan perhubungan, serta kendaraan cadangan jika ada tamu.
“Kebijakan ini, sekaligus meniadakan kebijakan pembelian mobil dinas baru. Pokoknya anggaran dihemat untuk hal-hal yang lebih penting,” pungkasnya.(merdeka.com/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
