SAMPANG (PortalMadura) – Selain menagih janji kepemimpinan Alfalah (K. Fannan Hasib dan Fadilah Budiono) selama 1 tahun, puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Sampang (Ikmas) juga menanyakan isu ketidak harmonisannya K. Fannan Hasib dan Fadilah Budiono, Selasa (4/3/2014).
Sambil membentangkan poster mengecap “Bupati Sampang Pembohong” para pendemo terus menagih janji-janji Alfalah sebelum menjadi pemimpin, seperti belum meratanya perbaikan infrastruktur terutama di wilayah pedesaan, maraknya perusahaan nasional yang secara tidak langsung mencekik pendapatan usaha rakyat Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Sekitar 15 menit massa berorasi tidak ditemui bupati atau bupati Sampang, puluhan massa sempat memaksa masuk menerobos pagar pengamanan anggota Polres Sampang, aksi saling dorong pun tak terhindari sampai akhirnya Wabup Fadilah Budiono menemui massa di depan Kantor Pemkab Sampang.
Ditemui secara lesehan didepan Kantor Pemkab Sampang, Fadilah langsung mengomentari pertanyaan Ikmas terkait hubungan tidak harmonis dengan Fannan, Fadilah dengan tegas membantah adanya isu ketidak harmonisan nya dengan Bupati Fannan Hasib, bahkan komitmen untuk selalu mentaati perintah atasannya tetap dijalankan, meskipun dirinya mengaku lebih berpengalaman dalam hal kepeminpinan.
“Yang namanya atasan tetap saya taati, meskipun saya lebih pengalaman, itu semua isu bohong, setiap malam saya cangkruan di rumah dinas bupati, kalau mau makan disana saya ambil sendiri, kok dibilang tidak harmonis,” tegasnya.
Terkait tuntutan Ikmas atas kepemimpinan Alfalah, Fadilah mengaku masih banyaknya pekerjaan rumah (PR) yang memang harus dibenahi, terutama perbaikan jalan yang selama ini belum bisa dituntaskan secara keseluruhan.
“Perbaikan jalan ini memang kami akui masih belum sempurna, karena terlalu banyak jalan yang rusak, tapi insya allah tahun depan kita bisa atasi dengan adanya bantuan dari provinsi sebanyak 60 miliar rupiah,” akunya.
Fadilah menambahkan untuk menekan maraknya perusahaan nasional seperti alfamart dan indomart, mantan Kapolres Sampang itu akan berupaya merancang peraturan daerah (Perda) yang membatasi adanya perusahaan nasional terlebih dahulu.
“Kami akan merancang perdanya dulu dengan anggota DPRD, karena selama ini kami belum ada perda yang melarang mendirikan perusahan seperti itu,” katanya.
Setelah mendapatkan jawaban dari Wakil Bupati Sampang, massa meninggalkan pemkab dengan tertib.(lora/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
