PortalMadura.Com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, dalam materi gugatannya, tim advokasi Prabowo – Hatta menyebutkan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Selain menunggu hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK), publik juga menanti pembuktian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan dalam sidang etik yang akan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 8, 11, dan 12 Agusutus 2014 mendatang.
Menurut Jajat, keputusan hasil akhir dari pemilihan presiden tetap ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Namun, hasil dari sidang DKPP juga sangatlah penting. Pasalnya, masyarakat juga dapat menilai bagaimana kinerja dari petugas KPU itu sendiri selama proses pemilihan berlangsung.
“Pemilihan Presiden merupakan hajat bersama rakyat Indonesia, sangat disayangkan jika masih ada pihak-pihak yang telah keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui KPU merupakan lembaga penyelenggara resmi yang telah diatur dalam undang-undang”. Ujar Jajat dalam rilisnya yang diterima Redaksi PortalMadura. Com, Rabu (6/8/2014).
Proses persidangan yang dilaksanakan oleh DKPP biasanya dapat berlangsung lebih cepat dari waktu persidangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga, apabila ternyata ada komisioner KPU (sebagai penyelenggara) terbukti secara sah melakukan pelanggaran pemilu maka sanksi yang paling berat adalah pemecatan, akan memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam pilpres 2014 yang terstruktur, sistematis dan massif seperti dugaan tim advokasi Prabowo – Hatta yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
“Lembaga-lembaga negara tersebut seharusnya bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Jika hal seperti ini masih dibiarkan, maka harus kemana lagi rakyat Indonesia akan percaya?,” tegas Jajat.
Jika hak konstitusional setiap warga negara Indonesia dijadikanbahan taruhan besar oleh para oknum pemain kotor Komisioner KPU yang notabene akan berakibat fatal bagi penyelenggaraan pemilu kedepannya. Pasalnya, pemilu merupakan salah satu ujian dan wujud nyata karakter dari bangsa Indonesia yang sesungguhnya, sehingga sikap penyelengaraan pemilu (KPU) akan sangat menentukan bagaimana wujud demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia. Tutup Jajat.(nia)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
