SUMENEP (PortalMadura) – Anggota Komisi A, DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rukminto mempertanyakan Pemkab yang memaksa pilkades serentak harus dilaksanakan tahun ini. Sebab, pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014, biaya pilkades itu eksekutif tidak mau menganggarkan lantaran ada surat edaran Mendagri tentang larangan melaksanakan pilkades ditahun pemilu ini.
“Tapi kenapa baru sekarang justru ngotot melaksanakan pilkades serentak. Padahal anggarannya tidak ada dan mau merubah anggaran sebelum pembahasan PAK,” kata Rukminto, Rabu (29/01/14).
Penetapan anggaran pelaksanaan pilkades serentak tahun ini yang tidak dianggarkan di APBD 2014 ini tidak gampang, apalagi harus dibahas sebelum PAK. Ada prosedur yang harus dilalui yakni harus ada pengajuan dari eksekutif kepada Komisi yang bersangkutan dan kemudian dibahas ditingkat Banggar.
“Ada prosedur yang harus dilalui. Pertanyaan kami, ada apa dibalik pilkades serentak ini, jangan sampai ditunggangi kepentingan politis,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu menuding, pemkab tidak konsisten, sebab sebelum APBD di sahkan, pelaksanaan pilkades tidak dilakukan di tahun 2014 ini sehingga anggarannya dicoret. Tapi setelah APBD di sahkan, justru pemkab berupaya meminta anggaran itu dibahas sebelum PAK.
“Meski diundur setelah pemilu yakni tahun 2015 mendatang sebenarnya tidak masalah, kepemimpinan di desa itu kani bisa dari Pjs dan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan desa,” pungkasnya.(arif/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
