PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi raskin menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak akhir tahun 2016 ini.
Pasalnya, raskin ini sering dijadikan alat kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.
“Meski tidak mendekati pilkades kami memang terus melakukan pengawasan terhadap realisasi raskin, tapi mendekati pilkades ini kami tambah pengawasannya,” ungkap Kabag Perekonomian, Pemkab Sumenep, Moh Hanafi, Kamis (18/08/2016).
Menurut Hanafi, melihat tingkat penebusan raskin akhir-akhir ini memang ada peningkatan. Buktinya pada bulan Juni, ada sejumlah kecamatan yang sama sekali tidak melakukan penebusan raskin, namun terhitung hingga 28 Juli, semua kecamatan di Sumenep sudah melakukan penebusan.
“Terakhir, Kecamatan Giligenting sudah melakukan penebusan untuk jatah tiga bulan. Yang lain juga telah menebus meski tidak 100 persen,” ujarnya.
Ia juga mengaku, memang ada sejumlah desa yang belum melakukan penebusan raskin sama sekali sejak awal tahun ini. Desa tersebut merupakan kepala desanya yang terkena kasus raskin seperti di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek.
“Ada salah satu desa di kecamatan Manding yang meminta ke kami agar raskinnya akan dibagi rata, tapi kami tidak memperbolehkan, harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga desa tersebut tidak menebusnya,” ucapnya.
Sesuai data yang diterima Pemkab dari Bulog pertanggal 28 Juli, penebusan raskin mencapai 82 persen secara keseluruhan.
“Data kami yang diperoleh dari Bulog, penebusan raskin hingga akhir Juli mencapai 82 persen,” tegasnya.
Pagu raskin di Sumenep sebanyak 1.745.090 ton per bulan untuk 27 kecamatan, baik kepulauan maupun daratan. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
