PortalMadura.Com, Sumenep – Komisi A DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda), Hadi Soetarto sebagai Ketua Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Sumenep.
“Kami akan pertanyakan hasil mutasi itu, apakah ada pejabat yang tidak sesuai secara disiplin keilmuan dengan instansi yang dipimpinnya,” ungkap Rukminto, anggota Komisi A DPRD Sumenep, Rabu (18/3/2015).
Menurutnya, mutasi terhadap 176 pegawai, 13 orang merupakan pejabat eselon 2 yang dilakukan bupati disinyalir ada sejumlah pejabat yang disiplin keilmuannya tidak sesuai dengan instansinya.
“Kalau benar-benar terjadi seperti itu, berarti uji kompetensi terhadap calon kepala dinas itu tidak berjalan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Ia menegaskan, mutasi itu memang hak prerogatif bupati, namun saat ini ada regulasi baru yang berkenaan langsung dengan mutasi.
“Kalau sampai terjadi ketidak singkronan antara disiplin keilmuan pejabat dan instansi yang dipimpin berarti kan tidak melaksanakan aturan yang ada. Buat apa dianggarkan asesmen pejabat dikemudian hari,” tegasnya.
Ia mempertanyakan pelaksanaan regulasi baru, berupa asesmen jabatan, bukan berarti menginterfensi hak prirogatif baperjakat, tapi legislatif mempunyai hak juga untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah.
“Kami juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, bukan interfensi,” tukasnya.
Bupati Sumenep, A Busyro Karim melakukan mutasi terhadap 176 PNS, 13 di antaranya pejabat eselon 2. (arifin/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
