PortalMadura.Com, Sumenep – Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menunda penghitungan realisasi APBD 2016. Pasalnya, komisi yang membidangi soal ekonomi itu menginginkan adanya kejelasan terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja. Sebab, sampai saat ini belum ada SK dari pimpinan DPRD terkait mitra kerja tersebut.
“Kami bukan memboikot, hanya saja kami menginginkan ada kejelasan apa saja yang menjadi mitra kerja Komisi II ini, karena sampai saat ini belum ada SK dari pimpinan mengenai mitra kerja tersebut,” ungkap anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi, Selasa (8/8/2017).
Menurutnya, Komisi II telah beberapa kali berkirim surat ke pimpinan DPRD, namun tidak pernah ada jawaban yang pasti. Kejelasan mitra kerja itu menjadi penting dalam pembahasan apapun yang berkenaan dengan APBD.
“Ini kan berarti tidak ada keseriusan dari pimpinan. Kalau memang pimpinan serius, harusnya segera menindaklanjuti surat kami yang dikirimkan itu,” ucapnya.
Ia mengaku telah melakukan pembahasan (penghitungan realisasi APBD 2016) dengan empat mitra kerjanya di pemkab Sumenep. Untuk sementara ini Komisi II menghentikan pembahasannya hingga ada kejelasan dari pimpinan terkait mitra kerjanya.
“Ada empat OPD yang telah dibahas, tinggal satu badan, satu dinas dan semua BUMD. Jadi kami hentikan sementara hingga ada jawaban pasti dari pimpinan atas surat kami yang telah disampaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma enggan berkomentar banyak, namun pihaknya mengaku akan mempelajari surat yang dikirim oleh Komisi II DPRD Sumenep tersebut.
“Kami akan mempelajari surat yang dikirimkan Komisi II itu. Jadi, kami tidak mau berkomentar banyak dalam hal tersebut,” kata Herman singkat.
Penghitungan realisasi APBD 2016 itu dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 11 Agustus 2017. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
