PortalMadura.Com, Pamekasan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dipastikan gagal untuk membangun gedung baru menyusul adanya moratorium dari pemerintah pusat.
Ketua KPU Pamekasan, Moh. Hamzah mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk pembangunan kantor KPU pada tahun 2016. Namun, usulan itu kemudian berbenturan dengan moratorium presiden.
“Kami tetap akan bangun di sini (jalan Brawijaya) karena memang tidak ada tempat lain,” ungkapnya, Jumat (24/2/2017).
Kantor KPU yang terletak di Jalan Trunojoyo itu menjadi langganan banjir setiap kali turun hujan, pasalnya irigasi atau selokan di sekitar kantor tersebut tidak mampu menampung debit air, ditambah posisi bangunan kantor yang rendah.
“Kalau maunya memang mau pindah kalau ada tempat, tapi terkendala anggaran. Karena kita ini vertikal, termasuk gaji-gaji pegawai. Kecuali pemkab memberikan perhatian khusus,” pungkasnya.
Dia tidak bisa memastikan kapan pembangunan kantor itu akan dilaksanakan meski setiap kali ada hujan lebat terendam banjir. Tapi yang jelas hingga moratorium tersebut dicabut oleh pemerintah pusat. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
