PortalMadura.Com, Bangkalan – Sejumlah Ulama dan aktifis lainnya, mulai mengkritisi kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mereka melakukan audensi ke DPRD setempat, sekitar pukul 15:00 WIB, Jumat (10/2/2017).
“Bagaimana Bangkalan ini bisa menjadi baik, kalau jalannya eksekutif tidak normal,” ujar Ketua Rombongan, Kiai dan aktifis, KH. Imam Bochori Kholil.
Pihaknya juga mendorong kepada legislatif agar menggunakan kewenangannya, atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai sewenang- wenang.
Kondisi tersebut juga diperparah dengan orang nomor satu di Bangkalan yang jarang masuk kantor.
“Bagaimana DPR menggunakan hak-hak hak konstitusinya, disitu kita dorong. Seperti pengangkatan kepala SKPD kemarin, cuma kalau bagian hukum dipimpin oleh insinyur pertanian inikan tidak masuk akal,” ujarnya dengan nada penuh tanda tanya.
Sementara, Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, berterimakasih atas kedatangan para Ulama. Dia menilai, masukan tersebut merupakan acuan dewan untuk mengambil kebijakan. “Itu bagian dari DPR untuk mengambil kebijakan,” tandasnya.
Bahkan, pihaknya juga tidak menampik, jika DPRD harus membentuk panisia khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi kinerja bupati yang dinilai tidak normal tersebut.
“Kalau memang beliau beliau ini ada data yang kemudian bisa direspon dengan Pansus, ya kita lakukan,” janjinya.(Hamid/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
