PortalMadura.Com, Jakarta – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pertemuan Dubes Amerika untuk Indonesia Robert Blake dengan DPR jangan sampai melemahkan upaya DPR yang akan mempertanyakan perpanjangan MoU (Memorandum of Understanding) pemerintah dengan PT Freeport menjadi terhalang.
“Perpanjangan MoU pemerintah dengan PT Freeport sudah mencederai aturan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, dalam UU Minerba jelas disebutkan bahwa perusahaan dan pemurnian serta mengekspor hasil tambang setelah hasil pemurnian. Tanpa adanya Smelter yang sudah siap pakai pemberian MoU baru kepada PT Freeport jelas merupakan bukti nyata jika pemerintahan Jokowi-JK tunduk kepada asing”, tegas Jajat dalam rilisnya yang diterima Redaksi PortalMadura.Com, Kamis (5/2/2015).
Jajat menilai, seharusnya pemerintah bisa bersikap tegas dengan menegakan aturan yang ada, pertanyaannya kenapa hanya PT Freeport saja yang diberikan keistimewaan ? Apakah ada deal lain antara pemerintah dengan PT Freeport sehingga mereka mendapat hak istimewa dari pemerintahan
“Saat ini yang menjadi harapan kita hanya DPR, kita harus bersama-sama mendukung DPR agar kuat menahan intervensi asing. Apalagi setelah kedatangan Blake, itu sudah jadi bukti nyata bahwa AS mulai kelimpungan dengan langkah DPR. Semoga langkah DPR kali ini benar-benar nyata dan bukan hanya wacana, mereka harus lindungi bangsa ini dari eksploitasi asing.”, tutup Jajat.(rls/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
