PortalMadura.Com, Pamekasan – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tidak memiliki jadwal merazia warung internet (Warnet) seperti di beberapa daerah lain di Indonesia.
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan, Mohammad Yusuf Wibiseno mengatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan dalam merazia warnet tanpa ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat sebagai leading sektornya.
“Kami tidak memiliki kegiatan itu (razia warnet), secara teknis kita tidak paham soal warnet itu. Yang membuat aturan warnet, SKPD-nya Dishubkominfo, jadi yang paham adanya pelanggaran atau tidak yaitu Dishubkominfo,” kilahnya, Minggu (29/5/2016).
Pria asal Kabupaten Sumenep ini menambahkan, selama ini ketika melakukan razia di warnet hanya untuk mencari siswa yang bolos belajar. Bukan pada masalah situs porno atau situs tidak mendidik lainnya yang dapat merusak mental anak bangsa.
“Kalau kita masuk pada urusan situs atau hal lainnya yang berhubungan dengan internet. Itu merupakan kewenangan Dishubkominfo. Misalnya ada situs yang dilarang kan Dishubkominfo yang tahu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Mohammad Zakir mengaku sulit melakukan razia warnet tentang adanya video porno atau video tidak mendidik lainnya lantaran berkaitan dengan dunia maya yang bisa diakses kapan saja oleh pengunjung warnet.
“Karena itu berbentuk website, maka sulit meskipun sudah dilakukan razia. Jadi, meskipun kami merazia tetap saja,” kilahnya.
Sebagaimana diketahui, di beberapa daerah di Indonesia tengah gencar melakukan razia terhadap warnet karena diduga banyak menyimpan video porno atau video tidak mendidikan lainya. Hal itu dilakukan, menyusul maraknya terjadinya pelecehan seksual bermula dengan menonton video porno di warnet. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
