PortalMadura.Com, Sumenep – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur tentang raperda penyertaan modal ke PT Wira Usaha Sumekar (WUS) setempat melakukan kunjungan ke BPK RI guna menambah referensi untuk menyelesaikan raperda.
Raperda penyertaan modal itu merupakan saran dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebab selama ini penyertaan modal ke PT WUS itu tidak ada perdanya, akibatnya Sumenep hanya mendapatkan opini wajar dengan Pengecualian (WDP).
“Hasil kunjungan kami ke BPK RI, penyertaan modal itu sebenarnya tidak ada masalah hanya saja, bagian dari keteledoran pemerintah daerah yang sebelum dilakukan penyertaan modal terhadap PT Wus tidak terlebih dahulu di perdakan,” ungkap wakil ketua Pansus Raperda Penyertaan Modal PT Wus, Indra Wahyudi, Rabu (13/4/2016).
Ia menyampaikan, mengacu kepada PP 58 tahun 2005 pasal 75 tentang pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi, penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyertakan perda.
“Makanya BPK RI memberi catatan agar pemerintah daerah membuat perda penyertaan modal itu,” ucapnya.
Kendati demikian, lanjutnya, pansus tetap akan memanggil PT Wus dalam rangka mempertanyakan semua yang berkaitan dengan point-point di draft raperda itu yang merupakan penjabaran dari penyertaan modal ke PT Wus.
“Yang paling penting bukan soal perda penyertaan modalnya tetapi apakah dana yang di alokasikan dalam bentuk penyertaan modal itu sudah sesusi pemanfaatannya, sehingga di pandang perlu pansus untuk memanggil PT Wus. Makanya kami jadwalkan pertemuan kami dengan PT Wus pada hari Jumat ini,” terangnya.
Sebelumnya, Pemkab setempat memberikan penyertaan modal ke PT Wus sebesar Rp7,4 miliar pada tahun 2008 dan 2013. Dari total penyertaan modal ke PT WUS sebesar Rp7,4 miliar itu, dilakukan pemkab pada tahun 2008 sebesar Rp4,1 miliar lebih, pada tahun 2013 dilakukan dua kali yakni Rp1 miliar lebih dan yang kedua sebesar Rp2,1 miliar lebih. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
