PortalMadura.Com, Sampang – Keputusan Presiden Joko Widodo yang menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, tidak cukup hanya dimaknai sebagai janji politik semata, akan tetapi dilandaskan pada sejarah perjuangan bangsa.
Hal tersebut diungkapkan, Mulyadi, alumni Pondok Pesantren (Ponpes) Karangdurin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.
Menurutnya, keputusan yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas), perlu dikaji lebih jauh.
“Pada tanggal 22 Oktober merupakan sejarah dimana keterlibatan para kiai dan santri dalam merebut kemerdekaan Indonesia,” katanya, dalam rilisnya, Rabu (21/10/2015).
Gagasan besar K.H M Hasyim Asy'ari mencetuskan Revolusi Jihad memerangi penjajahan Belanda, perlu kiranya untuk disampaikan kepada masyarakat luas.
Revolusi Jihad yang dicetuskan dalam musyawarah kiai dan santri yang memutuskan memerangi penjajahan Agresi Belanda dengan semboyan mati syahid membela negara merupakan apresiasi luar biasa yang patut di hargai oleh masyarakat Indonesia kini.
“Seharusnya, penetapan hari santri nasional tidak hanya sebagai simbolik belaka, tetapi perlu adanya langkah selanjutnya dari pemerintah untuk memperhatikan pendidikan para santri di kalangan pondok pesantren,” ungkapnya.
Pemerintah diharapkan memperhatikan dan membangun system pendidikan pesantren yang lebih baik untuk bersama membangun kemajuan bangsa ini.
“Kalau dilihat dari sejarahnya, peran santri dan ulama yang begitu besar sebagai kader, pemerintah harus memperhatikan kehidupan pendidikan santri yang lebih baik,” tandasnya.
Oleh karenanya, penetapan hari santri nasional merupakan satu langkah yang perlu diapresiasi, dan harus juga dibarengi dengan membangun pendidikan pesantren yang lebih maju.
“Hari Santri Nasional sebagai ujung tombak perjuangan santri dan pembangunan pendidikan pesantren, agar dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. (rls/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
