PortalMadura.Com, Sumenep – Pimpinan Sementara DPRD Sumenep masih menunggu revisi rekomendasi kader partai politik (parpol) yang akan duduk sebagai pimpinan definitif DPRD Sumenep. Hingga saat ini, dari empat parpol, baru dua parpol yakni PAN dan PPP yang telah menyertakan rekomendasi kadernya dari DPP. Sementara, dua parpol lainnya yakni PKB dan Partai Demokrat belum merevisi rekomendasi yang diajukan.
“Dua parpol (PKB dan Demokrat, red) itu hanya dari DPC Provinsi Jawa Timur. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010, rekomendasi itu harus dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” ungkap Abrori Mannan, Ketua Sementara DPRD Sumenep, Senin (6/10/2014).
Abrori menyatakan, karena dari empat parpol yang berhak mengusulkan kadernya duduk di unsur pinpinan itu tidak semuanya melakukan revisi surat rekomendasi, pihaknya belum menjadwal ulang rapat paripurna penetapan Pimpinan DPRD priode 2014-2019.
“Kami belum berani menjadwalkan rapat paripurna penetapan pimpinan definitif karena sesuai hasil konsultasi kami ke Kementerian Dalam Negeri, rekomendasi calon pimpinan definitif itu harus dikeluarkan oleh DPP parpol yang bersangkutan,” terangnya.
Abrori memaparkan, pihaknya masih menunggu revisi rekomendasi usulan pimpinan definitif dari dua parpol tersebut.
“Jika rekomendasi usulan calon pimpinan definitif itu dinyatakan tidak ada masalah, maka kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh pimpinan Fraksi di DPRD mengenai penetapan pimpinan definitif,” janjinya.
Sebelumnya, pimpinan dewan sementara telah menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan pimpinan definitif, tapi karena 3 dari 4 parpol yang berhak mengusulkan kadernya sebagai pimpinan dewan itu, rekomendasinya tidak dari DPP, forum rapat menyetujui penetapan pimpinan itu ditunda.
Dari 4 parpol yang rekomendasinya dari DPP hanya PAN yang mengusulkan Faisal Muhlis, selebihnya hanya dari DPC Propinsi Jatim.
Sesuai surat usulan dari parpol, PKB mengusulkan Herman Dali Kusuma, PPP, Achmad Salim, Demokrat, Hanafi dan PAN Faisal Muklis.(arif/htn)