PortalMadura.Com, Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur akan melimpahkan proses perizinan kapal nelayan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) bagi kapal yang berada di atas 5 Gross Tonnage (GT).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Pamekasan, Nurul Widiastuti mengatakan, sebelumnya kapal nelayan antara 5 sampai 10 GT proses perizinannya masih menjadi tanggung jawab kabupaten. Namun, muncul undang-undang nomer 23 tahun 2014 yang menyataan bahwa kabupaten hanya memiliki kewenangan bagi kapal nelayan di bawah 5 GT.
“Kalau kurang dari 5 GT maka tidak perlu izin, hanya didaftar dan itu tidak perlu membayar retribusi. Sehingga, kita hanya mengeluarkan surat tanda daftar nelayan,” kata Nurul, Rabu (26/8/2015).
Ia mengaku sudah mengajukan tenaga pengawas nelayan kepada Kementerian Kelautan untuk dilatih. Sehingga, proses izin dan yang berkaitan dengan kelautan berjalan sebagaimana mestinya. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
