PortalMadura.Com, Jakarta – Menjelang Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, figur dan nama-nama mulai bermunculan yang memiliki hasrat untuk maju sebagai calon bupati atau calon wakil bupati.
Anggota DPR RI dari Dapil Madura, Slamet Junaidi, menilai munculnya berbagai sosok dengan latar belakang yang beragam tentu memberikan keuntungan bagi masyarakat Sampang.
“Sebagai putra daerah, saya bangga dengan banyaknya tokoh yang berminat maju dalam Pilkada Sampang tahun mendatang. Semakin banyak pilihan, yang diuntungkan adalah masyarakat,” kata Slamet Junaidi, dalam siaran persnya, Senin, (09/10/2017).
Sekalipun demikian, ia meminta masyarakat harus hati-hati dalam menentukan pilihan. Ia berharap, masyarakat lebih mengedepankan hati nurani, bukan karena diberikan imbalan dengan jumlah tertentu.
“Masyarakat harus memilih calon yang benar-benar layak secara integritas, kapasitas dan akseptabilitasnya. Ini tentu demi kebaikan Sampang. Karena Sampang termasuk daerah yang tingkat persoalannya cukup komplek dan runyam,” terang pria yang akrab dipanggil H. Idi tersebut.
Anggota Fraksi NasDem itu mengatakan, Sampang membutuhkan pemimpin yang memiliki konsep pembangunan yang terarah, menguasai berbagai persoalan, serta punya karakter kepemimpinan yang kuat.
“Karena dibandingkan daerah lain di Madura, harus diakui bahwa Sampang masalahnya paling sulit dan komprehensif,” ujar H. Idi.
Diantara sejumlah masalah itu, H. Idi mencontohkan, Sampang masuk dalam kategori daerah tertinggal bersama 121 daerah lain di Indonesia. Demikian tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
“Ini menjadi tantangan bagi siapapun yang terpilih jadi bupati, agar dapat mengangkat Sampang dari posisi tertinggal,” ucapnya.
Postur APBD
Ia juga menyoroti rendahnya postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sampang dalam tiga tahun terakhir. Bahkan jumlahnya terus mengalami penurunan secara signifikan.
Pada tahun 2015, jumlah APBD Sampang masih di angka Rp 1,7 triliun, tahun 2016 turun menjadi Rp 1,3 triliun. Di tahun 2017 hanya tersisa Rp 1,2 triliun.
“Ini harus menjadi alarm bagi siapapun yang menjadi pemimpin selanjutnya, agar memiliki skema yang jelas untuk menaikkan kemampuan jumlah APBD Sampang,” tegasnya.
Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pendapatan Perkapita (IPK) di Sampang juga rendah. Termasuk juga masih tingginya angka kemiskinan.
“Terhitung sejak tahun 2012 sampai tahun 2015, angka kemiskinan di Sampang tertinggi di Jawa Timur,” jelasnya.
Oleh karena itu, H. Idi meminta semua calon dapat memahami kompleksitas persoalan yang terjadi di Sampang. Sehingga memiliki skema pembangunan dan program yang terarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Sampang.
Menurutnya, Sampang butuh pemimpin yang mampu menangkap jeritan suara rakyat untuk dijadikan dasar dalam merumuskan setiap program pembangunan. Pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu dan kroni-kroninya.
“Sampang butuh pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil. Ini semua demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sampang,” tukasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
