PortalMadura.Com, Sumenep – Rapat paripurna DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur dengan agenda penyampaian Nota Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2014 diwarnai aksi protes, lantaran tidak dihadiri Bupati, A Busyro Karim, Kamis (16/4/2015).
Bahkan rapat sempat diskorshing karena sejumlah anggota dewan mempertanyakan legalitas paripurna tersebut, sebab tidak dihadiri Bupati langsung, hanya dihadiri Wakil Bupati, Soengkono Siddik.
“Ini rapat paripurna LKPJ bupati, tapi kenapa bupati tidak hadir,” kata Darul Hasyim, anggota DPRD Sumenep asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Rapat paripurna yang dipimpin ketua dewan, Herman Dali Kusuma diminta diskorsing untuk melakukan rapat internal pimpinan dewan mengenai legalitas paripurna.
“Rapat paripurna ini tolong dipending dulu, agar pimpinan DPRD melakukan rapat internal mengenai legalitas paripurna, kemudian hasilnya ditawarkan ke forum paripurna apakah paripurna nota LKPJ dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.
Senada dengan Darul, Rukminto politisi asal Fraksi Partai Golkar menyampaikan, nota LKPJ ini merupakan progress tahunan yang menjadi kewajiban bupati bukan Pemerintah Daerah, sehingga tidak semestinya diwakilkan ke wabup, apalagi hanya berhalangan menghadiri undangan.
“Kalau penyampaian nota LKPJ seperti ini seharusnya tidak diwakilkan, tapi dihadiri sendiri oleh bupati,” jelas Rukminto.
Sementara itu, hasil rapat pimpinan DPRD yang juga melibatkan pimpinan Fraksi menyepakati agar paripurna penyampaian nota LKPJ Bupati Tahun 2014 dilanjutkan, bahkan ketika ditawarkan ke forum paripurna juga disepakati untuk dilanjutkan.
Karena sudah ada kesepahaman diinternal pimpinan dan juga forum, paripurnan kemudian dilanjutkan meski tidak dihadiri Bupati, A Busyro Karim. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
