PortalMadura.Com, Pamekasan– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat memperbaiki data warga miskin.
Data yang ada saat ini dinilai rawan fiktif menyusul banyaknya program bantuan yang tidak tepat sasaran.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Isma'il mengatakan, seharusnya pemkab tidak menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) perihal jumlah warga miskin yang hanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Melainkan, melakukan pendataan tersendiri agar datanya lebih valid.
“Yang melakukan pendataan ke bawah itu harus ada tim independen, misalnya dari perguruan tinggi. Kalau diberikan kepada pihak desa itu rentan tidak sesuai karena ada kaitannya dengan mendukung tidak mendukung saat pilkades,” ungkapnya, Rabu (13/1/2016).
Dikatakan, keterlibatan perguruan tinggi dalam memperbaiki data kemiskinan dianggap lebih objektif lantaran tidak ada tendensi politik berdasarkan fakta yang ada di lapangan.
“Ya, kita seharusnya punya data tersendiri lah dalam persoalan kemiskinan ini, sehingga ketika butuh, acuannya ada, kan begitu,” tegas politisi Demokrat tersebut.
Nasib warga miskin yang terkatung-katung dalam menjalani hidup merupakan tanggungjawab pemerintah daerah (Pemkab) untuk mengentaskan kemiskinan berupa pemberian bantuan atau program lain yang bisa mengurangi angka warga miskin.
“Kalau punya data valid, kita kan nanti akan punya target penyelesaiannya gimana. Apakah dibantu secara bertahap atau bagaimana,” pungkasnya. (Marzukiy/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
