PortalMadura.Com, Sampang – Proses rekrutmen para pendamping program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dinilai tidak transparan. Bahkan, cenderung terjadi praktek KKN.
“Ternyata, sudah ada nama-nama resmi menjadi pendamping. Bahkan yang lebih mengejutkan, ada pengakuan salah satu staf Cipta Karya, jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada intervensi dan titipan dari orang penting di Sampang,” terang Habisono, mantan pendamping PPIP Sampang, Kamis (9/10/2014).
Ia mengaku proaktif menanyakan soal rekrutmen pendamping PPIP ke Dinas PU Cipta Karya. Hal itu dilakukan jauh hari sebelumnya. Namun terkesan tertutup. “Selalu di jawab tidak tahu,” katanya.
Pengakuan mantan pendamping lainnya, M Salim. “Tahun sebelumnya, mulai dari pengumuman sampai finalisasi sangat terbuka dan di ketahui oleh publik. Namun, sekarang terkesan diam-diam dan tertutup. Bahkan, ada dua pendamping merupakan keluarga dari pihak pengelola program,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sampang, Wahyu Prihartono mengelak di katakan tidak transparan. “Itu kewenangan penuh Satker PPIP Propinsi. Jadi, kami hanya menerima saja,” kilahnya.
Pada tahun 2014, ada 30 desa yang mendapat program PPIP. Masing-masing desa mendapat kucuran dana sebesar Rp 250 juta. Anggaran tersebut tidak semuanya terealisasi, sehingga sisanya akan dikucurkan pada tahun 2015 sebesar Rp 100 juta.
Adapun fasilitator/pendamping PPIP disetiap desa ada 2. Selain menangani bidang infrastruktur, juga pemberdayaan masyarakat dengan persyaratan tertentu sesuai kompetensinya.(det/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
