PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tahun 2016 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Ada beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan sehingga kabupaten ujung timur Pulau Madura ini tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kendalanya masalah aset dan penyertaan modal ke BUMD yang belum ada perdanya. Ini sebenarnya masalah klasik,” kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Senin (22/8/2016).
Menurutnya, pemerintah sudah berupaya menertibkan aset pemerintah. Salah satunya telah menganggarkan pembebasan lahan sekolah dasar (SD), tapi setelah satu selesai, maka muncul ditempat lain.
“Banyak lahan SD yang dipersoalkan oleh warga yang mengaku pemilik lahannya. Kami sudah berupaya melakukan pembebasan, tapi selalu muncul lagi ditempat yang berbeda,” ujarnya.
Terkait dengan Perda penyertaan modal ke BUMD, sebenarnya sudah tinggal pengesahannya, namun lebih dulu opini BKP yang turun.
“Mungkin tahun depan Sumenep bisa memperoleh opini WTP, yang jelas kita tetap berupayan” tegasnya. (arifin/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
