PortalMadura.Com, Pamekasan – Badan Kehormatan DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur tidak pernah melakukan sidang kode etik terhadap wakil rakyat selama tahun 2015. Alasannya, seluruh anggota dewan tergolong rajin.
Ketua BK DPRD Pamekasan, Taufiqurrahman mengklaim, sebanyak 45 anggota dewan yang kini duduk di meja legislasi tidak ada yang melanggar kode etik. Hal itu dilihat dari tingkat kehadiran dalam sidang paripurna selama satu tahun.
“Selama sidang paripurna, sama sekali belum terjadi kekurangan dari batas minimum anggota dewan. Jadi minimal dua pertiga anggota dewan dalam sidang paripurna mereka hadir. Kemudian dalam rapat komisi tidak ada yang ditunda gara-gara ketidak hadiran anggota,” klaimnya, Kamis (10/12/2015).
Politisi Gerindra ini mengaku tidak bisa memberikan teguran kepada anggota dewan yang tidak masuk kantor atau sidang lainnya selama masih dalam batas toleransi sebagaimana termaktub dalam kode etik dan tata tertib kedewanan.
“Dalam tatib dijelaskan bahwa selama enam kali bertutur -turut tidak mengikuti sidang paripurna baru mendapatkan sanksi. Tapi, ketika sudah empat kali tidak mengikuti sidang paripurna berturut-turut bisa kami tegur. Namun, selama ini belum sejauh itu,” kilah dia.
Pada dasarnya tugas wakil rakyat tidak hanya di kantor DPRD, melainkan juga ada di masyarakat. Seperti serap aspirasi dengan masyarakat atau kegiatan lain yang berkenaan dengan kepentingan daerah pemilihan (Dapil) yang bersangkutan.
“Rata-rata selama ini, anggota dewan yang tidak hadir sidang paripurna antara satu kali sampai dua kali berturut-turut maksimal. Artinya masih dalam kategori wajar, tapi kalau sudah empat kali berturut-turut akan kami tegur,” janjinya. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
