PortalMadura.Com, Sumenep – Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tidak merealisasikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 15 tahun 2016 tentang wajib belajar pendidikan diniyah kurang maksimal. Akibatnya, Komisi IV, DPRD setempat memanggilnya, Senin (8/5/2017).
“Kami sengaja memanggil Disdik, karena perbup tentang wajib belajar pendidikan diniyah itu tidak terealisasi secara maksimal. Makanya kami mempertanyakan itu,” kata ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Subaidi.
Salah satu indikasi tidak maksimalnya pelaksanaan perbup tersebut adalah anggaran sebesar Rp1 milyar lebih di APBD 2016 untuk merealisasikan perbub itu tidak terpakai. Akibatnya, pada tahun 2017 dana operasional wajib belajar diniyah itu tidak dianggarkan kembali.
“Pada tahun 2016 sudah dianggarkan, tapi rupanya anggaran itu tidak dipakai. Ini yang sebenarnya kami sesalkan, sudah ada anggarannya malah tidak dimanfaatkan,” ucapnya.
Ia menyampaikan, agar perbup tersebut tetap terealisasi, Komisi IV menyepakati penganggaran mendahului Perubahan APBD 2017.
“Dalam pertemuan ini disepakati, untuk kebutuhan pembelian buku dan rapor sebesar Rp 700 juta, dan honorarium guru sebesar Rp 130 juta,” tuturnya.
Ia berharap, Disdik merealisasikan perbup tersebut karena terbitnya perbup itu dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini guna memperkuat pondasi anak di bidang keagamaan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A Sadik membantah pertemuan itu membahas soal perbup yang tidak terealisasi secara maksimal.
“Bukan membahas soal perbup wajib belajar diniyah. Tapi membahas terkait penggandaan soal UN SD,” ucapnya singkat. (Arifin/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
