PortalMadura.Com, Pamekasan – Kekurangan tenaga penyuluh keluarga berencana (KB) di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) setempat akhirnya terdengar oleh wakil rakyat setempat.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik menegaskan, pemerintah kabupaten (Pemkab) harus maksimal memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada. Supaya, pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat tidak mandek di tengah jalan.
“Ya, tentunya pemkab harus menjemput bola dalam persoalan ini. Artinya, jangan beralasan sosialisasi tidak maksimal karena tenaga penyuluhnya kurang. Tapi, tenaga yang ada itu dimaksimalkan,” pintanya, Selasa (19/1/2016).
Politisi Nasdem ini menambahkan, program yang dicanangkan pemerintah tentunya disertai dengan anggaran yang cukup. Sehingga, dana yang tersedia untuk sosialisasi KB jangan sampai digunakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
“Penyuluh KB ini sebetulnya jarang tersentuh, padahal kerjanya sangat nampak jika diperhatikan dengan baik. Makanya, kalau suatu daerah tidak pernah ada penyuluh, tentunya harus dipertanyakan,” tandasnya.
Tenaga penyuluh pada tahun 2016 di lingkungan BPPKB hanya tercatat 60 orang. Padahal idealnya, setiap desa memiliki satu penyuluh KB. Jika demikian, maka Pamekasan seharusnya mempunyai 189 penyuluh. Artinya mengalami kekurangan penyuluh sebanyak 129 orang. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
