SAMPANG (PortalMadura) – Warga Desa Tlambeh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengeluhkan program Sertifikat Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada 2008 lalu, diduga sarat dengan pungutan liar (Pungli).
Modusnya, selain dimintai biaya jutaan rupiah, ribuan warga di desa tersebut hingga kini belum menerima sertifikat tanahnya yang sudah didaftar untuk disertifikat.
Abd Hadi, salah satu tokoh masyarakat desa setempat mengaku dirinya beserta ribuan warga lain, sampai saat ini belum menerima surat tanah yang mereka buat.
Bahkan desakan terhadap aparatur desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang tidak pernah ada respon positif.
“Kami sudah berulang kali menanyakan sertifikat tanah, namun hingga saat ini sertifikat kami belum jadi,” tuturnya, Rabu (15/1/2014).
Menurut Hadi, awal mulanya warga terkejut saat mengetahui adanya program prona 2008 lalu. Namun setelah mengurus, aparatur desa setempat meminta biaya andimistrasi sebesar Rp700 ribu hingga Rp750 ribu perbidang (petak).
Pada tahun 2013 warga kembali dimintai tambahan biaya sebesar Rp300 ribu dengan alasan pengukuran ulang.
“2008 lalu kami membayar mas, bukan gratis. Warga menanyakan ke aparatur desa, katanya belum selesai,” ujarnya.
Warga tetap berusaha mempertanyakan hal tersebut, bahkan setiap tahun selalu menanyakan pada aparat desa dan pihak yang berwenang, namun mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan.
Dia menjelaskan, pembayaran pertama, warga menyetor uang ke aparatur desa di wilayahnya. Alasannya uang tersebut untuk biaya pengukuran lokasi dan administrasi pembuatan sertifikat prona.
Sementara, Kepala BPN Kabupaten Sampang Wahyu Amrullah, hingga saat ini masih belum bisa dikonfirmasi, sebab yang bersangkutan sedang berada diluar kota.
Saat dihubungi melalui handphone dengan nomor yang biasa digunakan sedang tidak aktif.
“Pakk Wahyu sedang ada rapat di Jakarta mas,” kata salah seorang staf BPN Sampang.(lora/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
