JAKARTA, portalmadura.com – Angin segar berembus bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian namun terkendala catatan kredit buruk akibat pinjaman online (pinjol). Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberlakukan kebijakan baru dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking.
Langkah strategis yang diumumkan pada 13 April 2026 ini bertujuan untuk memangkas hambatan administratif bagi calon pembeli rumah. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyukseskan program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan di era Presiden Prabowo Subianto.
Dua Poin Utama Transformasi SLIK OJK
Penyesuaian kebijakan ini membawa dua perubahan fundamental yang langsung menyentuh persoalan teknis di lapangan:
- Batas Minimal Pelaporan: SLIK OJK kini hanya akan melaporkan baki debet secara akumulatif dengan ambang batas minimal Rp1 juta. Artinya, tunggakan kecil di bawah angka tersebut tidak akan otomatis menutup peluang konsumen.
- Pemutakhiran Data Kilat: Proses pembersihan nama atau pemutakhiran data pasca-pelunasan utang kini hanya memakan waktu 3 hari kerja. Sebelumnya, masyarakat harus menunggu siklus bulanan yang seringkali membuat momentum pembelian rumah hilang.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, bersama Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa aturan ini dirancang untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat kelas menengah dan bawah yang seringkali terjebak masalah administratif skala kecil akibat penggunaan paylater atau pinjol.
Mengatasi Melambatnya Pertumbuhan KPR
Berdasarkan data Bank Indonesia melalui Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), pertumbuhan KPR nasional memang sedang mengalami tantangan serius. Pada tahun 2025, pertumbuhan KPR tercatat hanya 7 persen, menurun dibanding tahun 2024 (10 persen) dan 2023 (12 persen).
Salah satu faktor penghambat utama adalah tingginya angka pengguna pinjol yang mencapai 15,4 juta orang hingga kuartal I-2025, dengan total outstanding mencapai Rp96 triliun. Banyak calon pembeli rumah yang sebenarnya mampu secara finansial, namun tertolak oleh bank hanya karena tunggakan receh di aplikasi pinjaman digital.
Inovasi Teknologi AI di Sektor Properti
Menanggapi kebijakan baru ini, pelaku industri properti mulai bergerak cepat. Prasma Anindita, Tech Director MilikiRumah Indonesia, mengungkapkan bahwa kecepatan verifikasi data adalah kunci kepastian transaksi.
“Dengan aturan baru ini, pengembang bisa memberikan kepastian transaksi lebih cepat di lokasi penjualan melalui sistem pemantauan otomatis,” ujar Prasma, dikutip pada Selasa (21/4/2026).
Saat ini, lebih dari 150 proyek hunian, mulai dari rumah subsidi hingga hunian komersial seharga Rp900 juta, mulai mengadopsi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk menyaring profil keuangan konsumen secara instan dan akurat.
Pemerintah berharap kolaborasi antara kementerian dan OJK ini dapat meminimalisasi hambatan psikologis masyarakat dalam mengajukan kredit, sehingga target jutaan keluarga Indonesia memiliki rumah sendiri dapat segera terwujud.
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
