portalmadura.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah daerah harus menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, tenggat waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 jatuh pada 25 November 2026.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menuntaskan seluruh tahapan persiapan agar kepala daerah dapat mengumumkan besaran upah minimum tepat waktu. Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar sosialisasi dan koordinasi intensif bersama para kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November 2026, serta berkoordinasi langsung dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin (16/11/2026).
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu. Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi,” ujar Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Panduan Pusat dan Tenggat Upah Minimum Sektoral
Selain menggelar koordinasi tatap muka, pemerintah pusat juga mengirimkan surat edaran resmi kepada seluruh pemerintah daerah. Surat edaran tersebut memuat data ekonomi dan ketenagakerjaan terkini, panduan teknis penyusunan upah minimum sektoral, serta estimasi besaran kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai acuan utama.
Terkait pengupahan berbasis sektor industri, pemerintah menetapkan batas waktu tersendiri setelah pengumuman UMP dan UMK. Yassierli merinci jadwal lengkap penetapan upah minimum 2027 sebagai berikut:
- Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027: Paling lambat 21 November 2026.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027: Paling lambat 25 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): Paling lambat lima hari setelah tenggat UMP (26 November 2026).
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): Paling lambat lima hari setelah tenggat UMK (30 November 2026).
Kewenangan Gubernur dan Peran Dewan Pengupahan
Dalam regulasi yang berlaku, Yassierli menekankan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, penetapan UMK maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota bersifat pilihan atau fakultatif sesuai pemenuhan syarat dan ketentuan di masing-masing daerah.
Proses perumusan angka kenaikan upah melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang beranggotakan unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, serta serikat pekerja dan buruh. Dewan Pengupahan Daerah bertugas mengkaji data dan panduan dari pemerintah pusat sebelum menyerahkan rekomendasi resmi kepada gubernur untuk disahkan.
Menaker menyatakan optimismenya bahwa seluruh pemerintah provinsi sanggup menuntaskan penetapan UMP 2027 sesuai jadwal, meskipun tenggat akhir pada 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Menurutnya, kesiapan seluruh kepala daerah dalam pertemuan koordinasi terakhir menjadi sinyal kuat bahwa proses penetapan upah tahun depan akan berjalan lancar.





