PortalMadura.com, Sumenep – Tujuh (7) Fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sepakat membentuk Pansus untuk menertibkan aset Pemkab. Pasalnya, sejak enam tahun terahir ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep selalu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil penilaian Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sementara satu fraksi penguasa yakni FKB tidak setuju pansus.
“Predikat WDP itu melekat sejak 6 tahun terakhir, tidak pernah naik ke WTP (wajar tanpa pengecualian). Hal itu disebabkan karena penataan aset daerah yang kurang bagus, makanya kami sepakat bentuk pansus,” kata Sekretaris Fraksi Amanat Nasional, Dwita Andriani, Senin (26/5/2014).
Ditempat berbeda, Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Prayogi menyatakan setuju dengan pembentukan pansus itu, jika pembenahan aset daerah dibiarkan, Sumenep dipastikan tidak akan mendapatkan predikat WTP.
“Dengan pansus ini kami bisa menata dengan baik aset daerah. Karena selama beberapa tahun ini aset daerah berantakan,” ujar Bambang.
Ketua Fraksi PKNU, Moh Husin menganggap wajib pembentukan pansus itu untuk melakukan penertiban aset daerah yang selama ini terkesan dibiarkan sehingga berdampak pada penilaian BPK.
“Kami anggap pansus itu wajib. Ini masalah penataan aset pemkab yang kurang di tertata,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Dulsiam menganggap pansus itu tidak penting karena masih ada jalan lain yang bisa ditempuh.
“Kami rasa pansus itu hanya wacana dan kami anggap tidak perlu. Solusinya, kaji saja pertanggung jawabannya,” ungkap Dulsiam
Dia menambahkan, hingga saat ini belum ada pembicaraan diinternal PKB untuk membentuk Pansus tersebut.
“Belum ada pembicaraan apa-apa terutama soal pansus aset,” tegasnya. (arif/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
