PortalMadura.com, Bangkalan– Setelah sebelumnya dikiritik karena dianggap belum mampu melakukan pemertaaan pendidika, Dinas Pendidian (Disdik) Kabupaten Bangkalan angkat bicara. Pihak disdik mengantakan tidak benar jika ada diskirminasi anggaran untuk penunjung fasilitas pendidikan antara kota dan desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan setempat Moh. Mohni menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Minggu (4/5/2014) waktu lalu, terkait kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan.
“Dalam artian alokasi anggaran pendidikan antara lembaga yang ada di kota dan desa sama rata tidak ada diskriminasi,” ujarnya.
Kalaupun ada sekolah yang belum medapatkan bantuan, lanjut Mohni baik itu rehab maupun pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di karenakan masih terkendala status tanah atau lahan.
“Jadi banyak status tanah dan lahan sekolah yang ada di desa, masih bermasalah, dengan kata lain belum sepenuhnya milik pemkab, jadi disdik belum bisa menyalurkan bantuan,” terangnya.
Pada prinsipnya kata Mohni, pihaknya tetap akan mengalokasikan anggaran rehab untuk sekolah yang mengalami kerusakan. Hal itu sebagai upaya agar proses belajar dan mengajar di sekolah tidak terganggu.
“Dan perlu digaris bawahi, meskipun ada lembaga yang belum tersentuh pembangunan fisik bukan berarti tidak mendapatkan bantuan. Karena bisa jadi kami telah memberikan bantuan dalam bentuk pembebasan lahan,” tegasnya. (Melly/Deny)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
