Sering Tak Kebagian Solar, Nelayan Kepulauan Luruk Kantor Dewan

Avatar of PortalMadura.Com
Sering Tak Kebagian Solar, Nelayan Kepulauan Luruk Kantor Dewan
Ist. Net. Nelayan

PortalMadura.Com, – Sekitar 30 warga mengatasnamakan Forum Masyarakat (FMK), mendatangi kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (27/5/2015).

Mereka mempertanyakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis untuk nelayan kepulauan, yang selama ini sering kosong dan sulitnya mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM bagi nelayan.

“Akhir-akhir ini banyak nelayan kepulauan yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Padahal jatah BBM untuk masyarakat nelayan sudah disediakan oleh pemerintah, tapi kenapa kok di kepulauan sering kosong,” kata Aziz Salim Sabibi, koordinator FMK.

Saat ini, masih banyak nelayan yang belum memiliki rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dari pemerintah. Sehingga masyarakat nelayan, hanya membeli kepada nelayan lain yang sudah memiliki rekom dan bisa melakukan pembelian solar ke SPBU, meski jumlahnya tidak banyak.

Sehingga bila stok solar di pemilik rekom sudah habis, maka nelayan lain tidak bisa melakukan pemeblian sendiri, dan masih menunggu pemilik rekom melakukan pembelian ke PBU.

Padahal, pengajuan surat rekomendasi pembelian solar yang diajukan nelayan kepulauan pada satker terkait, membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk penerbitannya.

“Ini yang kami sesalkan. Bahkan saat ada pengajuan, pemerintah daerah berdalih akan melakukan verifikasi. Masak seperti ini prilaku pejabat. Padahal ini jelas untuk kebutuhan nelayan. Malah kami curiga jangan-jangan ketika diminta data nelayan malah tidak tahu, meski sudah tahu malah nantinya di mark up untuk kepentingan pribadi,” tudingnya.

Puluhan warga kepuluan yang berasal dari Pulau Raas, Kangean, Arjasa dan Masalembu tersebut, diterima di ruang Komisi II DPRD Sumenep.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Muchlis, mengaku akan menampung aspirasi masyarakat nelayan kepulauan, untuk kemudian dicarikan solusi pemecahannya.

Dalam pertemuan itu, tidak dihadiri instansi terkait.

“Kami kecewa sekali pada kepala DKP, yang tidak mau memenuhi panggilan kami. Padahal pihaknya sudah menghubunginya sebelum hering dilakukan, tapi dianya malah menyuruh anak buahnya, ya terpaksa hearingnya kita tunda ke lain waktu,” tandasnya.(udin/har)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.