PortalMadura.com, pamekasan – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pamekasan, madura, Jawa Timur, mengklaim mendapatkan jatah 8 kursi pada Pemilu 2019 di DPRD Kabupaten Pamekasan.

Ketua DPD PKS Pamekasan, Jailani, mengatakan, peningkatan jumlah kursi itu merupakan ‘Prabowo Effect’ yang terjadi di kalangan Masyarakat bawah.

Disetiap Dapil, Masyarakat melirik PKS karena salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

“Kemenangan ini juga berkat Prabowo efek di wilayah Pamekasan,” ucapnya, Selasa (23/4/2019).

Selain itu, perolehan suara yang sangat signifikan berkat kerja kader partai serta anggota Caleg. Kerja keras tersebut rupanya berbuah manis, sehingga mendapat hasil yang memuaskan pula.

Baca Juga : Sampang Siapkan PSU Pemilu Tiga TPS

Untuk 8 kursi itu, Jailani menyebutkan, ada dua kursi untuk Dapil I, satu kursi di Dapil II, dua kursi di Dapil III, dua kursi di Dapil IV. Dan satu kursi di Dapil Pamekasan V. Estimasi perolehan tersebut melebihi dari target yang hanya 1 fraksi atau lima kursi.

“Itu lebih dari target, karena pra Pemilu yang kami menargetkan hanya lima kursi saja,” ujarnya.

Menurutnya, jika prediksi sesuai dengan penghitungan ditingkat KPU, maka secara otomatis kursi DPRD milik PKS akan bertambah sebanyak lima kursi atau hampir 3 kali lipat.

“Periode 2014-2019 kita hanya dapat 3 kursi, kalau Tahun ini Insya Allah kita bisa satu fraksi,” pungkasnya.

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, pamekasan – Warga memprotes dengan keberadaan Rumah Sakit Kusuma Husada, di Jalan Bonorogo, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, madura, Jawa Timur.

Juru bicara salah satu masyarakat setempat, Abd Razaq meminta agar pemerintah menjelaskan secara transparan tentang izin bangunan. “Pembangunan Rumah Sakit Kusuma Husada ini cacat hukum, karena hanya memiliki izin operasional tanpa memiliki Amdal Lalin,” katanya.

Selasa (13/2/2018), sejumlah warga mendatangi gedung DPRD Kabupaten Pamekasan. Mereka juga mendesak agar pembangunan Rumah Sakit yang sebelumnya berstatuts klinik tersebut dihentikan.

Menurut Razaq, ada tiga hal mengapa warga menolak keberadaan RS tersebut, yakni tidak adanya Analisis Dampal Lalu Lintas (Amdal Lalin), namun sudah memiliki izin operasional.

Pihak Rumah Sakit Kusuma Husada juga tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan Rumah Sakit Kusuma Husada, dan RS juga tidak memiliki lahan parkir yang memadai.

“Ini jelas sudah cacat hukum, karena memiliki izin operasional tanpa memiliki Amdal Lalin,” kembali menjelaskan.

Warga menuntut agar DPRD dan OPD terkait untuk meninjau ulang sebelum menerbitkan Surar Izin Operasional Rumah Sakit Kusuma Husada.

Sementara, Direktur Rumah Sakit Kusuma Husada, Tri Susandri Julianto berjanji akan mengambil langkah terbaik mengenai problematika Rumah Sakit yang dipimpinnya. Ia beralasan, berdirinya rumah sakit tersebut sebenarnya akan menghadirkan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Ia mengaku akan melengkapi semua dokumen-dokumen perizinan Rumah sakit Kusuma Husada, lebih-lebih mengenai Amdal Lalin yang akan segera disiapkan. “Kita sedang menyiapkan dokumen perizinan sesuai permintaan masyarakat, ” dalihnya.(Hasibuddin/Nanik)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini