Secara makro terdapat dua tindakan yang selama ini selalu dijalankan oleh KPU dalam mewujudkan hak elektoral para pemilih di tataran pendaftaran penduduk wajib pilih.

Pertama, tahap pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemutakhiran DPT pada hakikatnya melalui dua tahapan yang wajib dijalankan oleh masing-masing jajaran KPU, yaitu pemutakhiran Daftar Potensial Penduduk Pemiih Pilkada (DP4), kemudian ditindaklanjuti dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pada penetapan DPS-lah kegiatan Coklit data pemilih memegang peranan penting. KPU Kabupaten/Kota melakukan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang selanjutnya dibebani tugas dan kewenangan untuk memvalidasi terpenuhi atau tidaknya setiap orang sebagai penduduk wajib pilih.

Apa maksud dari adanya DPS itu?

Tidak lain untuk memberikan ruang kepada mereka yang belum terdaftar sebagai penduduk wajib pilih agar namanya tetap dapat terdaftar. Itulah sebabnya setelah penetapan DPS tersebut, DPS ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh semua kalangan, seperti: kantor Lurah/Desa, di Sekretariat/balai RT/RW dan tempat strategis lainnya.

Semuanya itu bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang potensial terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Entah kesalahan itu terjadi karena terdapatnya seorang yang belum layak untuk ditetapkan sebagai penduduk wajib pilih ataupun kesalahan mengenai tidak terdaftarnya beberapa orang di suatu daerah sebagai penduduk wajib pilih.

Dan tidak hanya berhenti sampai di situ pelbagai kerja-kerja KPU dalam mengantisipasi dan meminimalisasi pelanggaran atas hak setiap orang untuk memilih. Mereka yang belum terdaftar dalam DPT, namun secara faktual terbukti sebagai penduduk wajib pilih di daerah pemilihan, masih ada ruang yang diberikan kepadanya untuk ikut dalam pemungutan suara nantinya.

Budaya Masyarakat

Dalam menyempurnakan daftar pemilih, PPDP melakukan coklit secara (door too door) ke setiap rumah rumah penduduk. Namun, banyak suka duka yang dialami oleh para PPDP dalam memghadapi para calon pemilih. Baik yang bertugas di wilayah kota yang tidak dibukain pintu gerbang oleh masyarakat. Serta duka yang dialami PPDP yang melakukan coklit di wilayah pedesaan.

Dalam Persiapan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 Juni 2018 ini, PPDP yang melakukan coklit di pedesaan banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait dengan tujuan adanya coklit. Masyarakt desa menganggap bahwa adanya coklit akan ada bantuan dari pemerintah.

Dengan terbitnya DPS, masyarakat mengartikan bahwa DPS itu adalah Daftar Penerima Santunan. Jadi masyarakat menganggap setelah di data benar-benar mendapat bantuan. Masyarakat tidak melihat tahapan Pilkada. Yang ada dalam pemikitran masyarakat hanya soal bantuan bukan soal pemilihan kepala daerah.

Dari fenomina tersebut, perlu memberikan kesadaran bersama kepada masyarakat desa tentang pentingnya berdemokrasi dan memilih pemimpin. Menyadarkan masyarakat tentang demokrasi bukan hanya tanggungjawab KPU, tapi semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Sehingga semuanya bisa sinergi. (*)

Penulis : Sairil Munir
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Air Langga Surabaya.
Sekarang anggota PPK Socah, bangkalan-madura.

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Panwaslih Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur mengeluarkan rekomendasi pada PPK setempat atas dasar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dinilai bermasalah.

“Sebanyak 2.890 DPS yang bermasalah. Atas temuan itu, rekomendasi kami luncurkan. Tapi, pihak PPK dan PPS belum menyelesaikan DPS bermasalah tersebut, sehingga penetapan gagal,” terang Ketua Panwaslih Kecamatan Lenteng, Sumenep, Adnan AR, S.Sos pada PortalMadura.Com, Kamis (1/10/2015) dini hari.

Rencananya, rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) akan dilakukan, Rabu (30/9/2015) malam, oleh pihak PPK setempat.

“Karena belum selesai dilakukan perbaikan, maka penetapan DPSHP dijadwalkan kembali Kamis siang sekitar pukul 12.00 Wib. Jadi, PPK dan PPS masih melakukan perbaikan dan kroscek ulang,” katanya.

DPS yang dinilai bermasalah, yakni ganda identik sebanyak 12, ganda NIK 592, ganda NKK dan nama 413, masalah umur 14 dan invalid NIK mencapai 1.859.(choir/har)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, madura, Jawa Timur menemukan sebanyak 3.952 nama pemilih bermasalah masuk daftar pemilih sementara (DPS) pilkada  di Kecamatan Kota Sumenep.

Ribuan data pemilih bermasalah itu terdiri dari data ganda sebanyak 577, ganda NIK sebanyak 1152, ganda NKK dan Nama sebanyak 795, invalid usia sebanyak 9, invalid NIK sebanyak 1419.

“Ini baru di Kecamatan Kota saja. Kami yakin ini terjadi disejumlah kecamatan,” ucap Anwar Nuris, Komisioner Panwaslih Sumenep, Rabu (30/9/2015).

Ia memaparkan, pihaknya sudah memerintahkan ke Panwascam untuk memberikan rekom ke PPK agar memperbaiki data pemilih sebelum ditetapkan.

“Kami sudah perintahkan Panwascam untuk memberikan rekomendasi ke PPK agar daftar pemilih tersebut segera diperbaiki,” tuturnya.

Sesuai hasil rapat pleno terbukan KPU setempat, DPS pilkada Sumenep mencapai 909.610 pemilih meliputi laki-laki sebanyak 429.378 pemilih dan perempuan sebanyak 480.232 pemilih. Pada tangga 1-2 Oktober, KPU menjadwalkan penetapan DPS menjadi DPT.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.

Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berakhir pada bulan Oktober 2015, sedangkan pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015. (arifin/choir)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Panitia pengawas pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep, madura, Jawa Timur menemukan pemilih ganda dan pemilih yang sudah meninggal dunia masuk ke daftar pemilih sementara (DPS).

“Kami menerima laporan secara informal dari jajaran kami, dimana masih ditemukan pemilih ganda dan pemilih meninggal dunia masuk ke DPS, tapi secara formal memang belum ada laporan resmi dari Panwascam dan PPL,” ungkap Moh Amin, Ketua Panwaslih Sumenep, Rabu (16/9/2015).

Menurut Amin, meski demikian, selama proses pengumuman DPS menjadi DPS perubahan, pihaknya meminta Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

“Kami tidak ingin Pilkada Sumenep tidak berjalan lancar karena gara-gara DPT,” tuturnya.

Ia menegaskan, Panwas Kabupaten dan Panwascam akan menggelar rapat koordinasi pada hari Kamis (17/9/2015). Salah satu hal yang akan dibahas adalah pengawasan pemutakhiran data pemilih.

“Besok kami rakor dengan Panwascam, akan membahas masalah tindak lanjut dan pengawasan pemutakhiran data pemilih,” ujarnya.

Hasil rapat pleno terbuka KPU setempat, DPS pilkada Sumenep mencapai 909.610 pemilih meliputi laki-laki sebanyak 429.378 pemilih dan perempuan sebanyak 480.232 pemilih. Pada tangga 1-2 Oktober, KPU menjadwalkan penetapan DPS menjadi DPT.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.

Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berakhir pada bulan Oktober 2015, sedangkan pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015. (arifin/choir)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, madura, Jawa Timur melakukan rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan daftar pemilih sementara (DPS) pilkada setempat. DPS Sumenep mencapai 909.610 pemilih. Dari ribuan DPS itu, laki-laki sebanyak 429.378 pemilih dan perempuan sebanyak 480.232 pemilih.

“Total DPS pilkada Sumenep mencapai 909.610 pemilih,” ungkap Rahbini, komisioner KPU Sumenep, Rabu (2/9/2015).

Rahbini menerangkan, setelah penetapan DPS, pihaknya akan memasang data tersebut disemua desa agar warga bisa melakukan kroscek terhadap DPS.

“Nanti kami tempel disetiap desa dengan harapan warga lebih aktif mengecek DPS,” ujarnya.

Warga bisa memberikan tanggapan atau masukan atas DPS pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU di masing-masing desa mulai tanggal 10-19 September 2015.

“Kalau ada warga yang namanya tidak tercatat di DPS, segera berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPS), setiap laporan akan ditindaklanjuti dan warga yang tidak tercatat di DPS itu akan dimasukkan ke DPS hasil perbaikan,” paparnya.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.

Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berakhir pada bulan Oktober 2015, sementara pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015. (arifin/choir)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, madura, Jawa Timur, Rahbini menyatakan, hasil koordinasi KPU dengan PPK Kota, dua kandidat pilkada setempat tidak masuk ke daftar pemilih sementara (DPS), yakni Ahmad Fauzi dan Zainal Abidin.

“Setelah kami berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Kota, ternyata dua kandidat pilkada tidak masuk ke DPS karena domisilinya di Surabaya dan di Jakarta,” kata Rahbini, Selasa (1/9/2015).

Menurutnya, warga luar Sumenep bisa masuk DPS dengan catatan minimal 6 bulan berdomisili di Sumenep dengan menyertakan surat domisili.

“Dua kandidat ini tidak berdomisili di Sumenep 6 bulan sebelum DPS ditetapkan,” ujarnya.

Ia menerangkan, pada dasarnya, semua warga bisa menggunakan hak pilih jika yang bersangkutan terdaftar di DPT, terdaftar di DPT perubahan dan bisa menunjukkan KTP dan paspor atau identitas lainnya pada saat pencoblosan.

“Dua kandidat itu bisa saja menunjukkan KTP pada saat pencoblosan, petugas tetap harus memperbolehkan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya,” urainya.

Pilkada di Sumenep diikuti dua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, yakni A Busyro Karim-Ahmad Fauzi, nomor urut satu (1), diusung koalisi PKB-PDI Perjuangan dan NasDem, sedangkan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2) diusung 8 parpol yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB.

Masa jabatan bupati dan wakil bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik akan berakhir pada bulan Oktober 2015, sementara pelaksanaan pilkada serentak dijadwalkan tanggal 9 Desember 2015. (arifin/choir)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur segera menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pilkada serentak 9 Desember 2015.

Sesuai hasil koordinasi KPU setempat dengan pimpinan 27 panitia pemilihan kecamatan (PPK), jumlah warga Sumenep yang tercatat dalam DPS pilkada sebanyak 909 ribu orang lebih.

“Namun, untuk angka pastinya, tunggu besok (2/9/2015) dalam penetapan DPS pilkada secara resmi melalui rapat pleno terbuka,” ungkap Rahbini, Komisioner KPU Sumenep, Selasa (1/9/2015).

Rahbini meminta, setelah DPS diplenokan, akan dipasang dimasing-masing tempat strategis. Untuk itu, warga diminta untuk melakukan kroscek terhadap DPS itu untuk memastikan terdaftar sebagai pemilih pilkada.

“Kami berharap warga lebih aktif untuk mengecek DPS itu untuk memastikan tercatat sebagai pemilih pilkada,” pintanya.

Ia menerangkan, warga bisa memberikan tanggapan atau masukan atas DPS pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU di masing-masing daerah pada tanggal 10-19 September 2015.

“Jika ada warga yang namanya tidak tercatat di DPS, segera berkoordinasi ke panitia pemungutan suara (PPS). Nanti, setiap laporan akan ditindaklanjuti dan selanjutnya warga yang tidak tercatat di DPS akan dimasukkan ke DPS hasil perbaikan,” tukasnya. (arifin/choir)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini