PortalMadura.com, Sumenep – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, A. Sadik, ciut nyali untuk menanggapi laporan Gaki ke penyidik Polres Sumenep, tentang laporan dugaan terjadinya tindak pidana penodaan agama.

“Maaf, saya tidak mau komentar lagi, karena sudah masuk ke ranah hukum,” dalih Sadik dengan singkat, Selasa (7/2/2017).

Senin (6/3/2017), Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI), melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana penodaan agama dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pada penyidik Polres Sumenep.

Terlapor pertama adalah Kadisdik Sumenep, A. Sadik, dengan materi laporan, terbitnya rekomendasi atau izin penyelenggaraan kegiatan yang berujung pada penyebaran bingkisan salib dan atau upaya kristenisasi pada siswa SD, tanpa ada pengawasan.

Menurut aktivis Gaki Sumenep, Ach Farid, dari rekomendasi itu, maka berlangsung kegiatan yang dikemas dengan wawasan kebangsaan oleh Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Sumenep, dan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia (YSBM).

“Kadisdik mengeluarkan rekom tanpa ada pengawasan, dan dua lembaga penyelenggara adalah diduga dengan sengaja memberikan bingkisan salib pada siswa Islam,” tutupnya.(Bahri/Hartono)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Secara resmi, aktivis Gugus Anti Korupsi Indonesia (Gaki), melaporkan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, madura, Jawa Timur, pada Polres setempat, Senin (6/3/2017).

Selain itu, Yayasan Dewan Harian Cabang (DHC) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kabupaten Sumenep, dan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia (YSBM), ikut dilaporkan.

Materi laporannya, dugaan tindak pidana penodaan agama dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan tiga lembaga tersebut.

“Hari ini, kita resmi melaporkan tiga instansi itu ke polres. Dengan bukti-bukti penyebaran atribut salib dan buku-buku kristenisasi dalam bentuk bingkisan pada siswa,” kata Ketua Gaki Sumenep, Ach. Farid Azzayadi.

Penyebaran atribut salib dinilai bentuk penodan terhadap agama. Karena yang menjadi obyek siswa beragama Islam. “Ini harus diproses hukum, dan kasus ini harus dituntaskan sampai ada tersangkanya,” tegasnya.

Farid percaya kepada tim penyidik Polres Sumenep untuk melakukan pengusutan kasus tersebut dengan tuntas. “Persoalan kasus ini saya percaya kepada penyidik, dan saya berharap segera dituntaskan,” ujarnya.

Sementara, Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Suwardi, mengaku masih mau koordinasi dengan Reskrim.

“Tentang laporan itu, saya masih mau koordinasi dengan pak Kasat Reskrim, karena saya masih belum tahu hasil pemeriksaan laporannya,” ujarnya. (Bahri/Putri)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Isrijeh (45) dan Suama (55), keduanya warga Dusun Talesek, Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, madura, Jawa Timur akhirnya mendapat layanan kesehatan gratis dari pemerintah daerah setelah Sekretaris Daerah Sumenep, Hadi Soetarto, turun tangan.

“Pak Sekda yang memberi keputusan, kalau kedua pasien itu mendapatkan fasilitas kesehatan gratis,”  kata Ketua Aktifis Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI), Kabupaten Sumenep, Ahmad Farid, pada PortalMadura.Com, Rabu (23/11/2016).

Isrijeh (45) dan Suama (55) adalah warga yang mengantongi surat pernyataan miskin (SPM) yang ditandatangani kepala desa setempat, surat rujukan dari UPT Puskesmas Guluk-guluk, dan ber-KTP serta mempunyai KK.

Keduanya sempat ‘diusir’ oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Moh Anwar dari kamar pasien, Selasa (22/11/2016). Padahal, sudah dinyatakan siap untuk dilakukan operasi dengan penyakit yang dideritanya, yakni gondok di bagian leher.

Waktu itu, proses pengambilan sampel darah dan kepentingan medis lainnya sudah dilakukan. Keduanya dimintai uang sebesar Rp300 ribu oleh pihak rumah sakit.

Diinternal Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep juga tidak memberikan Rekomendasi SPM. Meski keduanya telah lengkap membawa dokumen sebagaimana mestinya.

“Tadi, Dinkes juga menolak untuk mengeluarkan rekomendasi. Saya berdebat dengan petugas Dinkes. Alasannya, ya gak masuk akal. Katanya, gak bisa mengeluarkan rekomendasi jika tidak ada perintah dari atasannya. Ini aneh kan?,” urainya.

Untungnya, sambung Farid, Sekretaris Daerah Sumenep, Hadi Soetarto masih mau mendengarkan masukan. “Seandainya bukan pak Sekda yang memerintahkan untuk mengeluarkan rekomendasi, Dinkes gak akan mengeluarkan rekomendasi itu. Saya gak paham, ada apa ini?. Betapa sulitnya warga miskin mendapatkan layanan kesehatan gratis,” tandasnya.

Kedua pasien tersebut diputuskan akan dioperasi, Kamis (24/11/2016). (Hartono)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Sensus pendidikan perlu dilakukan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Penilaian ini disampaikan aktifis Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI), Ahmad Farid, Selasa (8/11/2016).

“Fakta dunia pendidikan di Sumenep, diduga ada siswa fiktif, sekolah fiktif. Bahkan, ada guru fiktif. Jadi, saya sampaikan bahwa #Sumenep Darurat Pendidikan,” terang Farid, pada PortalMadura.Com.

Ia menjelaskan, penggunaan hashtag (#) merupakan bentuk penekanan terhadap pentingnya sensus pendidikan yang sifatnya emergensi.

“Dugaan penambahan data siswa disejumlah lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri terjadi di mana-mana. Sekolah fiktif pun diduga terjadi. Ini emergensi,” tegasnya.

Dikatakan, sensus pendidikan adalah cara yang terbaik dilakukan melalui lembaga independen untuk mengetahui jumlah siswa sesuai fakta. Bagitu juga pada penyelenggara pendidikan dan guru.

“Kalau dunia pendidikan sudah tidak jujur dengan jumlah siswa. Apa yang dapat diharapkan dari dunia pendidikan?. Dari sini saja sudah jelas ada dugaan tindak pidana korupsi. Jumlah siswa di atas kertas ditambah otomatis bantuan dari uang negara bertambah pula,” ujarnya.

Menurutnya, sensus Pendidikan dari semua aspek akan mampu menekan kebocoran anggaran negara. Persoalan ini sebenarnya sederhana jika Pemkab Sumenep dalam hal ini bupati mau bekerja.

“Sensus pendidikan ini  tidak pernah dilakukan di Indonesia. Meski ada program serupa, namun hasilnya tidak efektif sampai sekarang. Ini fakta, dan kami punya data soal siswa fiktif, sekolah fiktif maupun guru yang diduga fiktif tapi dana tetap mengalir dari negara,” tandasnya. (Hartono)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pedagang kaki lima (PKL) bersama Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gaki) Sumenep, Jawa Timur akan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati setempat, Kamis (11/8/2016), di Jalan dr Cipto.

Mereka akan menduduki Kantor Bupati setelah dua opsi yang diajukan PKL pada audensi, Rabu (10/8/2016), tidak mendapat respon. (baca : Harga Mati)

“Ini sudah dalam persiapan, pagi ini kami aksi,” kata aktifis Gaki Sumenep, Ahmad Farid.

Sedikitnya 750 PKL akan bergabung pada aksi tersebut. Massa akan berkumpul dari Jalan Setia Budi. Lalu, bergerak ke Jalan dr Cipto. “Kami akan jalan kaki dari sana (Jalan Setia Budi, red) menuju Pemkab,” terangnya.(Arifin/har)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pedagang kaki lima (PKL) bersama Gerakan Anti Korupsi Indonesia (Gaki) Sumenep, Jawa Timur mengancam akan menduduki kantor bupati setempat.

Ancaman itu akan dibuktikan, Kamis (11/8/2016) bila opsi yang diajukan ditolak oleh penentu kebijakan pemerintah kabupaten diujung timur pulau garam madura itu.

Opsi yang ditawarkan PKL, adalah kembali ke Taman Bunga (TB) atau ke timur dari Gedung Nasional Indonesia (GNI) pasca dilakukan relokasi ke depan Lapangan Giling.

“Ini harga mati. Kembali ke TB atau ke timur dari GNI,” tegas aktifis Gaki Sumenep, Ahmad Farid, pada wartawan, Rabu (10/8/2016).

Opsi tersebut telah disampaikan melalui audensi PKL bersama Gaki ditemui Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep, Hadi Soetarto bersama tim relokasi di lantai 2 Pemkab Sumenep, Rabu pagi.

Enam orang perwakilan PKL dan dua orang aktifis Gaki, Sumenep mewakili PKL lain hadir pada audensi tersebut.

“Aksi untuk menduduki kantor bupati itu bukan gertak sambal. Besok (Kamis, 11/8/2016) hampir seribu massa PKL telah siap bila malam ini tidak ada keputusan final,” tandasnya.

PKL Legal

Para PKL dan Gaki juga mengajukan keinginannya agar ada regulasi tentang penataan PKL yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda), sehingga keberadaan  PKL tidak ilegal.

“Keberadaan PKL nantinya harus mempunyai SIUP atau semacam ijin. Tujuannya, keberadaan PKL menjadi legal dan bisa menyumbang pada PAD,” kata aktifis Gaki Sumenep, Ahmad Farid.

Selain itu, mereka juga berjanji akan menghijaukan taman adipura atau taman bunga (TB), bila nantinya kembali pada tempat semula, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, konsep agar keberadaan PKL menjadi wisata kuliner yang dipadukan dengan budaya dan khas daerah Sumenep sudah dipersiapkan. Misalnya, mengenakan baju atau seragam adat daerah saat berjualan.

“Jadi, para PKL itu tidak sekedar berjualan di TB, tapi ada konsep yang sudah dipersiapkan oleh kami, agar PKL menjadi wisata kuliner yang menarik tanpa meninggalkan khas Madura,” ungkapnya.

Kebijakan Bupati

Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengungkapkan, bahwa relokasi PKL ke Lapangan Giling adalah kebijakan Bupati Sumenep, A Busyro Karim.

“Jika ada permintaan PKL berbeda dengan kebijakan bupati, maka saya perlu melakukan koordinasi dengan bapak bupati,” tegas Fauzi melalui WA pada PortalMadura.Com.

Namun, yang perlu difahami, kata politisi PDI Perjuangan ini, sampai saat ini, pemerintah daerah masih kometmen dalam mempersiapkan tempat permanen bagi PKL di lapangan Giling.

“Setelah pasar sapi itu pindah ke Bluto, maka pembangunan permanen akan dilakukan di sana (Lapangan Giling, red) secara bertahap,” terangnya.

Bahkan, orang nomor dua di Sumenep ini sempat membuat gambaran anggaran kasar untuk pembangunan tersebut. Nilainya mencapai Rp2 miliar.

“Hitung-hitungan kasarnya, akan menelan anggaran sampai Rp2 miliar dalam upaya memberdayaan para PKL itu,” pungkasnya.(Hartono)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini