PortalMadura.com, Sumenep – Sejumlah kiai se-Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, ikut menolak penambangan fosfat.

Sikap penolakan tersebut disampaikan saat audiensi dengan anggota DPRD Sumenep, Rabu (10/3/2021). Mereka mengatasnamakan Aliansi Sumenep Hijau.

“Kita menolak eksploitasi tambang fosfat. Karena Sumenep ini lingkungannya asri, bersih dan hijau. Penolakan ini agar Sumenep tetap terjaga,” ujar juru bicara Aliansi Sumenep Hijau, Moh. Naqib Hasan.

Ia menilai, tambang fosfat dapat merusak lingkungan dan bahkan sangat berdampak pada sosial masyarakat dan lingkungan.

“Kami menolak tambang fosfat dan pembahasan yang mengarah pada pertambangan,” ujarnya.

Ia meminta agar pemerintah daerah dan lembaga legislatif ikut serta memperjuangkan penolakan penambangan fosfat. “Kami berharap, mereka bisa memperjuangkan hak-hak rakyat,” pintanya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Abd. Hamid Ali Munir mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah untuk melayangkan surat kepada pemerintah daerah maupun provinsi sebagai tindaklanjut penolakan penambangan fosfat dari warga.

“Salah satu poinnya adalah menolak penambangan fosfat. Perkara fosfat itu ada di Sumenep, tapi tidak harus ditambang,” tandasnya.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Sejumlah kiai dan tokoh masyarakat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, Rabu (01/07/2020).

Mereka menyampaikan aspirasinya terkait penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) kepada wakil rakyat.

“Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Kami menolak terhadap RUU HIP itu,” kata juru bicara kiai Sumenep, Moh. Fahri Suyuti.

Sebagai warga Muslim, lanjutnya, para kiai dan tokoh masyarakat Sumenep menilai Pancasila telah final sebagai landasan negara dan tidak perlu diotak-atik lagi. Tapi, saat ini ada sekelompok orang yang ingin mengubahnya.

“Ini yang tidak boleh terjadi. Pancasila sudah final sebagai landasan negara,” ucapnya.

Baca Juga: Polisi Sita Uang Rp17,3 Juta dalam Kasus OTT Pasar Lenteng

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, KH. Abd. Hamid Ali Munir menyampaikan, pihaknya siap menyampaikan aspirasinya terkait penolakan para kiai dan tokoh masyarakat Sumenep.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan menyampaikan aspirasi para kiai dan tokoh masyarakat tersebut,” jelas Hamid.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini