PortalMadura.com- Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengumumkan rencana mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Sumenep.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam wawancara dengan Media Pemkab Sumenep pada Kamis, 12 Oktober 2025, Bupati Fauzi menyatakan bahwa mutasi akan segera dilaksanakan dalam hitungan hari.

“Kami dalam hitungan hari segera melakukan mutasi bagi ASN pelaksana yang bertugas di OPD dan kecamatan,” ujarnya.

Mutasi ini mencakup staf administrasi dan teknis, baik yang dipindahkan karena kebutuhan rotasi kerja maupun untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.

Bupati menekankan bahwa prosesnya akan mempertimbangkan kompetensi individu, kebutuhan formasi jabatan, serta kondisi khusus seperti penempatan di wilayah kepulauan.

“Kami memastikan mutasi ASN pelaksana, termasuk di wilayah kepulauan, dilakukan berdasarkan kinerja dan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan pemerintah daerah melalui BKPSDM,” tegasnya.

Uniknya, mutasi ASN pelaksana ini akan dilakukan lebih awal dibandingkan mutasi pejabat struktural atau pejabat strategis di lingkungan Pemkab Sumenep.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi pelayanan dari level operasional terlebih dahulu.

Bupati Fauzi juga mengingatkan seluruh ASN agar siap ditempatkan di mana saja sebagai bentuk profesionalisme dan pengabdian kepada masyarakat.

“Seluruh ASN agar bersikap profesional dan siap menjalankan tugas di manapun ditempatkan, karena itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, melakukan perampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Semula, ada 30 OPD. Saat ini diputuskan menjadi sangat mnimalis, yakni hanya 24 OPD atau terdapat sejumlah OPD yang digabung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi, Rabu (2/5/2021) menyampaikan, penggabungan OPD itu di antaranya di tiga dinas PU menjadi satu. “Selain itu, Dinas Koperasi akan digabung dengan Dinas Perdagangan,” sebutnya.

DPA3KB, kata dia, sebagian akan digabung dengan Dinas Kesehatan. “Untuk KB-nya, dan sebagian lagi akan digabung ke Dinas Sosial (Dinsos),” terangnya.

Menurut dia, peraturan daerah (Perda) tentang struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep telah disetujui.

“Perdanya sudah ada dan sudah di-dok. Kami juga sudah minta verifikasi ke Pemprov Jatim,” katanya.

Untuk kepentingan SOPD baru tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kami berkoordinasi terkait mutasi ASN dan penata-usahaan keuangannya. Karena sekarang memang menggunakan SIPD (sistem informasi pemerintah daerah), yakni program yang dibuat oleh Kemendagri,” pungkasnya.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, tidak bisa merealisasikan program pembangunan yang nilainya miliaran Rupiah tahun anggaran 2019 ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasyiadi, Rabu (18/12/2019) menyebutkan, OPD yang tidak bisa melaksanakan kegiatan itu salah satunya di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Cipta Karya. Jenis kegiatannya berupa pembangunan gedung DPRD senilai Rp 40 miliar.

Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) berupa gedung Rumah Sakit di Kepulauan Kangean dan Dinas Perhubungan (Dishub) berupa pembangunan Dermaga di Pulau Giliyang, Kecamatan Dungkek senilai Rp 30 miliar dan pengadaan pompa air senilai Rp 12 miliar.

“Kendalanya, waktu sempit karena proyek itu baru ditetapkan pada bulan Agustus. Dan adanya perubahan pelaksana proyek atau OPD pengguna anggaran, seperti pembangunan gedung dewan yang sebelumnya ada di Setwan, namun tahun ini dipindah ke Dinas PUPR dan Cipta Karya,” jelasnya.

Karena waktu yang tersisa tinggal sedikit, pihaknya memastikan pekerjaan proyek miliaran rupiah itu ditunda ke tahun depan. Sebab, kalau dipaksakan direalisasikan tahun ini tidak akan selesai juga.

Baca Juga : Dugaan Pemalsuan DPT Pilkades Kolo-kolo Berujung Pelaporan ke Polres Sumenep

“Tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan tahun ini. Kemungkinan besar akan dilaksanakan pada tahun depan,” tegasnya.

Serapan anggaran tahun ini ditargetkan bisa mencapai 70-80 persen dari total anggaran. “Kami optimis, hingga akhir tahun ini kami bisa menyelesaikan penyerapan anggaran hingga mencapai 80 persen,” tukasnya.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Sumenep, madura, Jawa Timur, menggelar aksi di depan kantor bupati setempat, Senin (15/7/2019).

Mereka menuding terjadi transaksi jual beli dalam proses pengisian jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 9 instansi yang sedang kosong. Sembilan OPD yang belum ada pimpinan definitif itu di antaranya Dinas Perhubungan, Disperindag, Dispendukcapil, Dinkes, Dispertahortbun, Dinas Satpol PP, DPMPTDP, dan BPKAD.

“Sebelum ditetapkan, nama-nama yang akan mengisi kursi pimpinan OPD sudah beredar di media sosial. Ini kan ada indikasi kongkalikong pansel dengan peserta,” kata korlap aksi FKMS, Sutrisno.

Pihaknya mengaku akan terus mengawal pelaksanaan lelang jabatan pimpinan OPD ini. Sebab, pengisian pimpinan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan Sumenep ke depan.

Jika pimpinan OPD secara kualitas kurang mampu, dipastikan tidak akan membawa Sumenep ini ke arah yang lebih baik.

“Kami akan terus mengawasi pelaksanaan lelang terbuka pimpinan OPD ini. Jangan sampai ada main mata antara peserta dengan pansel, sehingga berdampak negatif pada keberlangsungan Sumenep ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pemkab Sumenep, Edy Rasiyadi, saat menemui sejumlah mahasiswa, memastikan tidak akan ada permainan dalam seleksi terbuka ini. Semua proses seleksi telah prosedural.

“Kami pastikan semuanya sudah prosedural dan jika ada masukan terkait dengan proses seleksi silakan disampaikan ke kami,” ucap Sekda.

Baca Juga : PT Pertamina Ekspor Avtur Pekan ke-3 Juli 2019

Sekda menambahkan, sesuai aturan, Panitia Seleksi (Pansel) akan merangking tiga nama dari masing-masing pendaftar di OPD. Kemudian, pansel akan menyampaikan nama tersebut ke Bupati untuk dipilih satu nama dan akan dilantik menjadi kepala OPD.

“Nanti pak Bupati yang menentukan dan tentunya Bupati juga pasti memiliki referensi dalam penentuan itu,” imbuhnya.

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Bupati Sumenep, madura, Jawa Timur, A Busyro Karim, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada hari pertama masuk kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab setempat, pasca libur panjang Idul Fitri 1439 H.

“Kalau tingkat kehadiran para PNS di lingkungan Pemkab Sumenep ini sangat tinggi, sekitar 90 persen lebih. Ini artinya para PNS sudah mulai sadar akan tugasnya,” kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, usai melakukan sidak, Kamis (21/6/2018).

Di sela-sela sidaknya, orang nomor satu di Bumi Sumekar ini menyinggung soal penataan tempat parkir kendaraan di sejumlah OPD. Sebab, banyak kendaraan roda dua diparkir tidak pada tempat yang disediakan.

“Parkir sepeda motor di sejumlah OPD harus ditata kembali, karena sangat mengganggu pemandangan dan terkesan bukan kantor. Masak mau masuk saja tidak bisa karena kendaraan ditempatkan dipintu masuk,” jelasnya.

Tidak hanya penataan tempat parkir, lanjutnya, tapi juga pintu masuk di salah satu OPD rusak, tidak bisa dibuka dan ditutup.

“Untuk memperbaiki pintu yang rusak, masak harus menunggu anggaran dari APDB” tegasnya. (Arifin/Putri)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Jabatan struktural di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep, madura, Jawa Timur dibiarkan kosong. Dipastikan kekosongan tersebut berdampak pada pelayanan publik.

Sejumlah jabatan penting seperti kepala bidang yang kosong itu diantaranya, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabid Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan (Dishub), dan salah satu Kabid di Dinas Perikanan.

Menyikapi hal itu, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, R Idris mengaku masih dalam proses dan dalam waktu yang tidak lama pasti sudah akan diisi.

“Masih diproses, tunggu saja,” ungkapnya, Rabu (27/9/2017).

Menurutnya, untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya, pihaknya mengaku masih perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Sebab, ia tidak mau orang yang diberi amanat itu tidak tepat. Selain itu harus sesuai dengan PP Nomor 100 tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

“Untuk mengisi posisi tertentu itu perlu adanya proses analisa terhadap ASN yang ada. Tidak sembarangan ambil copot saja, karena jabatan itu amanat dan siapapun yang ditempatkan harus memiliki kemampuan sesuai jabatannya,” tuturnya. (Arifin/Putri)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini