PortalMadura.com, Sumenep – Tim gabungan menggelar operasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, sejak Rabu (21/9/2022).

Tim gabungan itu terdiri dari Bea Cukai Madura, Satpol PP, Polres, Kodim, Bagian Perekonomian, Diskop UKM dan Perdagangan, Bagian Hukum, DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

“Operasi dilakukan dalam kurun waktu enam hari jam kerja, sejak Rabu-Kamis, (21-29),” terang Kepala Satpol PP Sumenep Ach. Laili Maulidy.

Operasi pemberantasan rokok ilegal diawali dengan rapat bersama, Selasa (20/9). “Berdasarkan surat tugas dari Sekkab, operasi ini sudah terjadwal,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, pelaksanaan operasi gabungan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

“Jika ditemukan rokok ilegal tentunya akan dijatuhi sanksi,” tegasnya.

Sanksi tersebut sudah tertuang pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, merampungkan pengumpulan informasi tentang peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai.

Melalui tim gabungan Pemkab Sumenep, data peredaran rokok ilegal akan disampaikan kepada bea cukai melalui aplikasi Siroleg. “Per tanggal 15 September sudah rampung,” terang Kepala Satpol PP Sumenep Ach. Laili Maulidy, Jumat (16/9/2022).

Petugas gabungan yang terlibat pada kegiatan tersebut, yakni Satpol PP, Polres, Kodim 0827, Bagian Perekonomian, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Hukum Setkab Sumenep.

Tim gabungan tersebut melakukan pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal di wilayah Sumenep selama dua tahap. Pada tahap pertama berlangsung sejak tanggal 5-8 September 2022.

Yang menjadi sasaran tahap pertama adalah 8 kecamatan, meliputi; Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk, Bluto, Pragaan, Rubaru, Dasuk, Batang-Batang, dan Dungkek.

Pada tahap kedua, berlangsung sejak tanggal 12-15 September 2022. Tim gabungan menyasar Kecamatan Talango, Kalianget, Kota, Gapura, Batuputih, dan Manding, Batuan, Lenteng, Saronggi, Pasongsongan, dan Ambunten.

Kegiatan pengumpulan informasi peredaran rokok ilegal merupakan bagian dari program Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Tahun 2022 ini, Sumenep mendapatkan Rp36 miliar DBHCHT dan dialokasikan sebesar 50 persen untuk bidang kesejahteraan umum, 40 persen dialokasikan pada bidang kesehatan dan 10 persen dialokasikan untuk penegakan hukum.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Pada tahap kedua, tim gabungan memilih wilayah pantai utara (pantura) menjadi sasaran dalam proses pengumpulan data peredaran rokok tanpa cukai.

Wilayah pantura itu, di antaranya Kecamatan Gapura, Batuputih, Manding, Pasongsongan, dan Kecamatan Ambunten.

Sedangkan Kecamatan Batuan, Lenteng, Saronggi Kecamatan kota dan lainnya, juga tak lepas dari sasaran tim gabungan.

“Pada kegiatan itu juga sama, mengumpulkan data peredaran rokok ilegal dan memberikan edukasi pada masyarakat,” terang Kepala Satpol PP Sumenep Ach. Laili Maulidy, Selasa (13/9/2022).

Edukasi yang sifatnya sosialisasi itu, masyarakat diwanti-wanti gar tidak memproduksi, mengedarkan, dan atau menjual rokok ilegal yang sudah jelas melanggar perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Petugas gabungan yang terlibat pada kegiatan edukasi tersebut, terdiri dari, di antaranya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, dan Satpol PP Sumenep.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Salah satunya dengan cara melakukan pengumpulan informasi tahap pertama. Hasilnya, ditemukan 62 rokok ilegal ditemukan di 27 toko di 8 kecamatan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep Ach. Laili Maulidy menjelaskan, pengumpulan data rokok ilegal dilakukan dari pagi sampai sore hari.

“Sampai hari keempat, telah mengantongi 67 jenis rokok tanpa cukai di delapan kecamatan daratan,” terangnya, Selasa (13/9/2022).

Pengumpulan informasi tersebut, di antaranya dilakukan di Kecamatan Guluk-Guluk, Ganding, Bluto, Rubaru, Pragaan, Dasuk, Dungkek dan Kecamatan Batang-Batang.

Kegiatan tim gabungan yang terdiri dari, di antaranya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bagian Perekonomian, dan Satpol PP itu sebagai upaya meminimalisir peredaran rokok ilegal.

Kedepan, pihaknya tetap berkomitmen untuk melakukan razia rokok ilegal guna memberantas rokok tanpa cukai yang dapat merugikan negara.

“Kami juga memberikan edukasi agar memproduksi rokok ilegal,” katanya.

Edukasi juga diberikan dengan cara memasang poster yang berisikan ciri-ciri rokok ilegal sehingga masyarakat luas dapat memahami tentang rokok ilegal.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, menggelar sekolah lapang bagi petani tembakau tahun 2022.

Program tersebut dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumenep. Anggarannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep Arif Firmanto menjelaskan, para petani tembakau yang tergabung pada kelompok tani (poktan) Hasil Bumi diberikan ilmu pengetahuan soal tembakau.

“Mulai dari pembibitan, pemupukan, pemeliharaan hingga pengendalian hama dan penanganannya,” katanya, Senin (12/09/2022).

Targetnya, kata dia, para petani tembau di Sumenep mampu menghasilkan bibit tembakau yang berkwalitas sesuai dengan kebutuhan pabrikan.

Salah satu sasaran dari sekolah lapang tersebut adalah kelompok petani tembakau yang ada di Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan.

Selama ini, wilayah Desa Prancak dikenal publik mampu memproduksi tembakau sangat berkualitas.

Ada 25 orang petani tembakau yang mengikuti kegiatan sekolah lapang tersebut. “Kami mengharapkan, dari pengetahuan yang diperoleh itu, hendaknya diaplikasikan,” ujarnya.

Selain itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah lapang tersebut agar dapatnya disebarkan kembali pada petani tembakau yang lain.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep, madura, Jawa Timur, mulai mengumpulkan informasi peredaran rokok ilegal di wilayah hukum setempat.

Hal tersebut dilakukan oleh tim gabungan, di antaranya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Bagian Perekinomian Pemkab Sumenep dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung selama 8 hari kedepan dan sudah dimulai sejak Senin (5/9/2022).

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep Laili Maulidy menjelaskan, proses kegiatan mengumpulkan informasi peredaran rokok ilegal itu fokus di wilayah daratan.

“Jadi, kita melakukan pendataan terlebih dahulu tentang peredaran rokok ilegal di Sumenep,” kata Laili Maulidy, Selasa (6/9/2022).

Selain itu, kata dia, juga bagian dari cara tim gabungan melakukan sosialisasi tentang cukai.

“Jadi, kami melakukan edukasi dan imbauan bagi warga agar tidak lagi menjual rokok ilegal atau tanpa cukai,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak memproduksi rokok ilegal yang sudah jelas melanggar hukum.

“Melakukan pendataan sekaligus edukasi,” katanya menegaskan.(*)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini

PortalMadura.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP) pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 untuk seluruh PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Dilansir setkab.go.id, Kamis (23/6/2016), pemberian gaji ke-13 dan tunjangan pensiun ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016.

Sementara pemberian THR untuk PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016.

Kedua Peraturan Pemerintah (PP) ini diteken oleh Presiden Joko Widodo(Jokowi) pada tanggal 17 Juni 2016, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.  Laoly pada tanggal 17 Juni 2016.

Selain kedua PP tersebut, pada hari yang sama Presiden Jokowi juga menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan ke-13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dan PP Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.

Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkama Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua peradilan Ad Hoc; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan Pejabat Negara lainnya.

Sebesar Bulan Juni

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan, gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Tunjangan atau Pensiun diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.

“Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja,” bunyi Pasal 3 ayat (3a) tersebut.

Sementara Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum  ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni,” bunyi 4 ayat (1) PP tersebut.

Sedangkan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli.

Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli.

Adapun dalam PP Nomor 21 Tahun 2016 disebutkan, penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural dibayarkan pada bulan Juli.

THR

Untuk THR, menurut PP Nomor 20 Tahun 2016 diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. Gaji pokok sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni 2016,” bunyi Pasal 4 PP No. 20 Tahun 2016.

Ketentuan pemberian THR sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi: a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat: 1. Menteri; dan 2. Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Wakil Menteri; c. Staf Khusus di lingkungan Kementerian; d. Anggota DPRD; e. Hakim Ad Hoc; dan f. pegawai lainnya yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” bunyi Pasal 10 PP No. 20 Tahun 2016 itu.

Ketentuan mengenai pemberian THR itu juga berlaku bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dan dibayarkan pada bulan Juni 2016 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2016.

Keempat Peratuan Pemerintah itu, yaitu PP Nomor 19, 20, 21, dan 22 Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Juni 2016.(setkab.go.id)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini