JAKARTA, portalmadura.com – Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial LSO, pemilik PT TSHI. LSO diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2013 hingga 2026.

Penahanan ini dilakukan pada Selasa (12/05/2026) setelah penyidik mengantongi bukti elektronik yang kuat serta memeriksa secara mendalam 30 orang saksi. Sebelumnya, LSO sempat mangkir dari panggilan tim penyidik tanpa alasan yang sah, hingga akhirnya dilakukan langkah hukum tegas.

Kronologi dan Modus Operandi

Kasus ini bermula saat PT TSHI menghadapi kendala terkait perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan RI. Perusahaan milik tersangka tersebut diwajibkan membayar tunggakan kepada negara sebesar Rp130 miliar.

Keberatan dengan nilai tersebut, tersangka LSO berupaya mencari “jalan pintas”. Ia kemudian bertemu dengan LKM, yang dikenal sebagai orang kepercayaan tersangka HS, salah satu Anggota Komisioner Ombudsman RI periode 2021-2026.

Dalam pertemuan lanjutan di kantor Ombudsman, disepakati bahwa HS akan membantu mengintervensi hasil pemeriksaan di Kementerian Kehutanan RI. Sebagai imbalannya, LSO menyetujui pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar kepada HS.

Intervensi Laporan Ombudsman

Berdasarkan penyidikan, tersangka HS diduga mengatur proses pemeriksaan sedemikian rupa agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman menyimpulkan bahwa kebijakan Kementerian Kehutanan RI adalah keliru. Ombudsman kemudian memerintahkan agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri atas beban yang harus dibayar kepada negara.

Tak hanya itu, draf LHP yang seharusnya bersifat rahasia justru dibocorkan kepada LSO sebelum diputuskan secara resmi. Hal ini bertujuan untuk menguntungkan posisi PT TSHI dan menghindari kewajiban pembayaran PNBP yang seharusnya masuk ke kas negara.

Ancaman Hukuman dan Penahanan

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya:

• Primair: Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.
• Subsidiair: Pasal 606 huruf b serta Pasal 18 UU Tipikor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa LSO akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

“Terhadap tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” ujar Anang dalam keterangan persnya di Jakarta.

Penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam skandal pertambangan nikel ini guna mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan finansial negara. (***)

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini