PortalMadura.com – Ribuan massa yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Bergizi Bersama (AMPBB) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten pamekasan, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026). Aksi ini bertujuan untuk mengawal keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Massa menuntut agar program strategis nasional ini terbebas dari intervensi kepentingan tertentu. Penyelenggaraan program ini dinilai krusial karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan membuka banyak lapangan kerja baru.

Koordinator aksi, Khairul Kalam, menyebutkan bahwa sekitar 6.700 pekerja SPPG turun ke jalan akibat adanya keresahan internal. Muncul kekhawatiran mengenai potensi hambatan dari oknum-oknum tertentu yang dapat mengganggu jalannya realisasi program pangan nasional tersebut.

“Program MBG ini sudah membuka lapangan kerja yang nyata bagi kami. Kami sangat berharap semua pihak bersinergi mendukung keberlanjutannya demi kepentingan masyarakat luas,” ujar Khairul di tengah aksi demonstrasi.

Pemkab Pamekasan Komitmen Tekan Stunting

Aspirasi dari ribuan massa tersebut direspons langsung oleh Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, yang menemui demonstran secara langsung. Kholilurrahman menegaskan komitmen penuh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dalam mengawal kelancaran Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, program ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap prioritas daerah, terutama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Pamekasan.

“Jika dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, mari kita evaluasi dan benahi bersama. Silakan sampaikan setiap kendala teknis kepada kami agar pemerintah daerah bisa segera mencarikan solusi terbaik,” ungkap Kholilurrahman di hadapan massa.

Wabup Tepis Isu Pengurangan Dapur Penyedia

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Sukriyanto, memberikan klarifikasi tegas mengenai isu miring yang beredar di masyarakat. Ia membantah kabar yang menyebutkan adanya pemangkasan kuota dapur penyedia makanan.

“Kami tegaskan tidak ada kebijakan pengurangan kuota menjadi enam dapur per kecamatan. Pemerintah daerah juga sangat mempertimbangkan nasib para relawan yang selama ini telah mendedikasikan diri dalam menyukseskan program ini,” tegas Sukriyanto.

Sukriyanto menambahkan, pemkab akan terus menjamin keberlanjutan program MBG ini selama para mitra pelaksana bersikap kooperatif dan menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Namun, ia juga meminta para mitra untuk meningkatkan kualitas menu, menyempurnakan aspek perizinan, dan mematuhi standar teknis operasional dapur demi keamanan pangan.

Dukungan serupa datang dari legislatif. Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyatakan siap mengawal aspirasi para pekerja untuk diteruskan ke tingkat DPR RI dan pemerintah pusat.

Aksi penyampaian pendapat yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pamekasan ini berakhir dengan tertib setelah seluruh poin tuntutan diakomodasi oleh pembuat kebijakan.

PortalMadura.com - Situs Berita Madura Terkini