PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur tetap menunggu perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) yang sedang ditangani Polres setempat.
Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengungkapkan, polisi harus serius menangani kasus yang terjadi di lingkungan RSUD Dr. Slamet Martodirdjo tersebut. Apapun hasil penyelidikannya wajib diumumkan kepada masyarakat guna menghindari prasangka miring.
“Karena kasus ini sudah empat tahun yang mandek. Tapi, kami tetap menunggu apapun hasilnya nanti,” ungkapnya, Sabtu (6/2/2016).
Menurutnya, jika polisi beralasan bahwa lambatnya penanganan kasus yang dilaporkan pada tahun 2012 tersebut lantaran tidak keluarnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tentu penegak hukum harus mengambil langkah kongkret.
“Yang kami minta polisi harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Apalagi kasus ini sudah sejak lama ngendap di meja penyidik,” tandasnya.
Bahkan, lanjut dia, pihaknya meminta polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) jika tidak menemukan alat bukti yang cukup dalam kasus tersebut.
Proyek pengadaan Alkes di RSUD Dr. Slamet Martodirdjo itu diduga ada penyimpangan uang negara, anggaran Rp4,5 miliar yang seharusnya dibelanjakan 10 item Alkes hanya dibelikan 8 item saja. Bahkan, setiap item rekanan mengambil untung hingga 75 persen yang seharusnya hanya 15 persen. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
