PortalMadura.Com, Pamekasan – DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengklaim sudah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat perihal tidak terbayarnya tunjangan sertifikasi non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) selama 15 bulan.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Hermanto mengatakan, pihaknya telah menfasilitasi kedua belah pihak antara guru dan pihak Kemenag beberapa waktu lalu guna mencari solusi terbaik. Salah satu kesepakatannya adalah mendatangi Kanwil Kemenag Jawa Timur mempertanyakan tunjangan sertifikasi yang tidak terbayar itu.
“Saya kira kalau sudah memenuhi persyaratan dan tidak dibayar maka Kemenag yang keliru. Tapi, kalau ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru, ya kita harus penuhi,” katanya diplomatis, Jumat (4/9/2015).
Jika ada guru non PNS yang kembali meminta agar dipertemukan dengan Kemenag. Politisi Demokrat ini mengaku siap selama tidak berbenturan dengan agenda lain di DPRD.
“Saya kira selama ini sudah clear, tidak ada persoalan. Ya, menurut saya Kemenag itu hati-hati dalam melakukan pembayaran karena ini masalah keuangan. Nanti kalau membayar tidak sesuai prosedur, Kemenag sendiri nanti yang keliru,” kilahnya.
“Kalau penerima sertifikasi sudah melakukan administrasi dengan baik dan benar, tapi tetap tidak dibayar, berarti Kemenag yang mengabaikan. Kami belum bisa menilai apakah Kemenag itu mengabaikan atau tidak, kita perlu duduk bersama,” lanjut dia.
Dikatakan, pihaknya yang memiliki fungsi pengawasan sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan cara memantau sejauh mana perkembangan hearing antara guru dengan Kemenag.
Kamis (3/9/2015), Ahmad Faqih seorang guru asal Kecamatan Proppo melakukan aksi tunggal di Kantor Kemenag lantaran 100 lebih guru non PNS tidak mendapat tunjangan sertifikasi selama 15 bulan. (Marzukiy/choir)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
