PortalMadura.com

216 Ribu Lebih Warga Sumenep Berada Digaris Kemiskinan

  • Rabu, 18 Oktober 2017 | 10:32
216 Ribu Lebih Warga Sumenep Berada Digaris Kemiskinan
Kepala BPS Sumenep, Syaiful Rahman (Foto : Samsul Arifin)

PortalMadura.Com, Sumenep – Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terhitung masih tinggi. Meski sudah ada indikasi penurunan, tapi jumlahnya hanya sedikit.

Sesuai data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, pada tahun 2016 jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 216.140 orang atau 20, 9 persen dari total 1 juta 76 ribu jiwa.

“Angka tersebut telah menurun dibanding pada tahun 2015, yang mencapai 216.880 atau 20, 1 persen dari total jumlah penduduk,” kata Kepala BPS Sumenep, Syaiful Rahman, Rabu (18/10/2017).

Menurut Syaiful, selama beberapa tahun terakhir ini, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan trend nya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 dari 20,49 persen menjadi 20, 2 persen di tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 turun kembali menjadi 20,09 persen.

“Pada tahun 2017 ini ada indikasi kembali menurun. Penurunan persentase angka kemiskinan itu dilihat dari program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan cukup berhasil. Tapi perubahannya tidak signifikan, tidak sampai 1 persen per tahun,” ucapnya.

Ia menegaskan, warga yang dinyatakan berada di bawah garis kemiskinan tersebar di seluruh kecamatan baik daratan maupun kepulauan dengan tingkat pendapatan sebulan di tahun 2016 tidak mencapai Rp 301.781.

“Apabila dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) atau kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin tahun 2016 relatif lebih baik dibanding 2015, yakni dari 2,39 menjadi 2,9 persen,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa lebih tidaklah gampang bagi pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, namun Pemkab terus berupaya melalui dua pendekatan yaitu pemenuhan makanan dan non makanan.

“Pendekatan makanan dengan meningkatkan program produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, sedangkan non makanan berupa layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian infrastruktur dasar diantaranya program sanitasi dan air bersih,” jelas Yayak. (Arifin/Putri)

Loading...
Advertisement
Iklan Murah

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional