PortalMadura.Com, Bangkalan – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Bangkalan, Maryono, mengatakan, ada sekitar 60-70 persen Sekolah Menengah Atas belum memiliki fasilitas IT yang memadai untuk melaksanakan UNBK.
“Semua kabupaten di Jawa Timur, termasuk Bangkalan, kondisinya memang seperti itu. Makanya, ini menjadi tantangan bagi kita, tapi ini kan tidak merasa dipaksa kok,” terang dia, Selasa (11/4/2017).
Hal tersebut terjadj, setelah Pemerintah Pusat mengharuskan Sekolah Menengah Atas untuk melaksanakan UNBK beberapa waktu lalu. Namun, dari intruksi itu, pemerintah tidak disertai dengan pembangunan fasilitas IT yang memadai di sekolah sekolah.
Akibatnya, dalam proses pelaksanaan UNBK banyak sekolah yang kelabakan untuk memenuhi fasilitas yang ditentukan, mulai dari pengadaan komputer dan jaringan beserta servernya.
“Pokoknya semua didorong untuk mendukung memperbaiki sarana dan prasarananya, ya ini bukan paksaan negatif, sepertinya kalau di Bangkalan welcome,” lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Bangkalan, yang juga tidak mempunyai fasilitas di sekolahnya, Mahrus Ali berharap, pemerintah tidak lepas tangan untuk melakukan memenuhan sejumlah fasilitas IT dalam pelaksanaan UNBK.
Menurutnya, sekolah hingga saat ini belum menemukan regulasi di petunjuk teknis (Juknis) Bos untuk melakukan pengadaan IT, sehingga pemerintah benar benar melakukan pembenahan, demi kemaksimalan pelaksanaan UNBK.
“Kita proyeksikan tahun depan akan membuat proposal agar dapat bantuan, nanti akan kami usulkan,” pungkasnya.(Hamid/Putri)
70 Persen SMA di Jatim Minim Fasilitas Untuk UNBK
PortalMadura.Com, Bangkalan – Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wilayah Bangkalan, Maryono, mengatakan, ada sekitar 60-70 persen Sekolah Menengah Atas belum memiliki fasilitas IT yang memadai untuk melaksanakan UNBK.
“Semua kabupaten di Jawa Timur, termasuk Bangkalan, kondisinya memang seperti itu. Makanya, ini menjadi tantangan bagi kita, tapi ini kan tidak merasa dipaksa kok,” terang dia, Selasa (11/4/2017).
Hal tersebut terjadj, setelah Pemerintah Pusat mengharuskan Sekolah Menengah Atas untuk melaksanakan UNBK beberapa waktu lalu. Namun, dari intruksi itu, pemerintah tidak disertai dengan pembangunan fasilitas IT yang memadai di sekolah sekolah.
Akibatnya, dalam proses pelaksanaan UNBK banyak sekolah yang kelabakan untuk memenuhi fasilitas yang ditentukan, mulai dari pengadaan komputer dan jaringan beserta servernya.
“Pokoknya semua didorong untuk mendukung memperbaiki sarana dan prasarananya, ya ini bukan paksaan negatif, sepertinya kalau di Bangkalan welcome,” lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Bangkalan, yang juga tidak mempunyai fasilitas di sekolahnya, Mahrus Ali berharap, pemerintah tidak lepas tangan untuk melakukan memenuhan sejumlah fasilitas IT dalam pelaksanaan UNBK.
Menurutnya, sekolah hingga saat ini belum menemukan regulasi di petunjuk teknis (Juknis) Bos untuk melakukan pengadaan IT, sehingga pemerintah benar benar melakukan pembenahan, demi kemaksimalan pelaksanaan UNBK.
“Kita proyeksikan tahun depan akan membuat proposal agar dapat bantuan, nanti akan kami usulkan,” pungkasnya.(Hamid/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
