PortalMadura.Com, Pamekasan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berjanji untuk segera menindaklanjuti adanya Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat yang tidak mendapat bayaran selama 9 tahun bekerja.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail menyampaikan, pihaknya akan memanggil Dishub dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi tindakan yang tidak manusiawi itu, termasuk pula status kontrak THL tersebut. Meskipun honor THL merupakan kewenangan instansi terkait.
“Itu kebijakan instansi terkait, makanya kita terkejut. Itu pasti dianggarkan di APBD, kalau sudah dianggarkan di APBD pasti dikeluarin, kan begitu. Kita tidak tahu model kontraknya seperti apa, apakah mereka dipekerjakan lepas dengan perjanjian dan segala macam kita kan tidak tahu,” ungkapnya, Selasa (15/1/2019).
Sebelumnya, salah satu THL Dishub Pamekasan yang bertugas di pasar mengeluhkan soal honor yang diterimanya. Sejak bekerja di instansi tersebut mulai tahun 2009, dirinya tidak mendapatkan honor sepeserpun. Mereka hanya membawa pulang uang setiap hari antara Rp 15 ribu hingga 20 ribu dari hasil penarikan karcis, selebihnya disetor ke Dishub sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Ratusan Orang, 9 Tahun Kerja THL Dishub Pamekasan Tak Digaji
Pada tanggal 10 Januari 2019, sekitar 160 THL Dishub dikumpulkan di aula kantor yang berlokasi di Jalan Bonorogo itu dan disampaikan bahwa mereka akan dikontrak dengan honor Rp 75 ribu per bulan. Praktis, adanya informasi itu membuat THL berkeluh kesah lantaran dianggap sangat tidak layak.
“Kita akan koordinasi segera dengan Dishub, kita secepatnya panggil Dishub. Kita kan miris sekali kalau mereka hanya dibayar 75 ribu (per bulan). Sekarang buat apa, buat bensin saja tidak cukup. Apalagi mereka daerahnya jauh, tidak manusiawi sekali. Tapi kita lihat dulu, aspeknya apa kok sampai begitu,” tegas Ismail. (Marzukiy/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
